PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Eim Ganda Permana Koesoema (2025) PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA. Disertasi(S3) thesis, PASCASARJANA UNPAS.

Text Artikel Eim Ganda Permana Koesoema.docx Download (77kB)

Abstract

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Namun, praktik pengangkatannya sering menimbulkan kritik karena dianggap kurang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya asas musyawarah, keterwakilan, dan kedaulatan rakyat. Sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan penjabat kepala daerah memicu persoalan legitimasi demokratis dan potensi politisasi birokrasi yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam perspektif Demokrasi Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat para pakar, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana mekanisme pengangkatan saat ini selaras dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah masih bersifat sangat sentralistik, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh tanpa melibatkan partisipasi representatif dari pemerintah daerah atau lembaga legislatif daerah. Hal ini menimbulkan kesenjangan legitimasi demokratis serta mengabaikan prinsip musyawarah dan keterbukaan yang menjadi ciri Demokrasi Pancasila. Regulasi yang ada juga belum secara tegas mengatur prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan independensi calon Penjabat Kepala Daerah Untuk itu direkomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dengan memberikan ruang partisipasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses seleksi dan pengusulan calon, menetapkan kriteria profesional dan independen secara jelas, serta memperkuat mekanisme pengawasan publik. Dengan demikian, diharapkan pengisian jabatan Penjabat Kepala Daerah dapat berlangsung secara lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar ideologi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	18 Oct 2025 03:35
Last Modified:	18 Oct 2025 04:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81537

Actions (login required)

View Item