PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

NATALIA SUGIAMAN (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Thesis(S2) thesis, PASCASARJANA UNPAS.

Text ARTIKEL _ NATALIA.docx Download (162kB)

Abstract

Persoalan yang akan peneliti bahas dalam studi ini adalah berkaitan dengan adanya akibat hukum dan pertanggungjawaban dari rangkap jabatan Pengurus Yayasan dalam Perseroan Terbatas (PT) serta bentuk tanggungjawab hukum Notaris terhadap pembuatan akta autentik dalam hal terjadi pembatalan karena ketidaksesuaian praktik rangkap jabatan pengurus Yayasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, dimana masalah tersebut akan dibahas dalam perspektif hukum perusahaan dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Masalah pertanggungjawaban dan akibat hukum atas pengurus yayasan yang rangkap jabatan dalam perseroan terbatas tersebut ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia secara jelas. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Studi hukum ini akan mempergunakan kerangka konseptual dan metodologi perundang-undangan. Studi ini bercirikan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data berupa catatan hasil telaah dokumen dengan menggunakan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung). Studi ini mempergunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik rangkap jabatan oleh pengurus yayasan yang sekaligus menjabat sebagai direksi pada perseroan terbatas yang terafiliasi dengan yayasan pada dasarnya dilarang oleh Pasal 7 Ayat (3) UU Yayasan karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara tujuan sosial yayasan dan tujuan komersial perseroan. Meskipun demikian, praktik ini masih sering terjadi karena alasan kepercayaan, keterbatasan sumber daya manusia, atau keinginan mempertahankan kendali, yang pada akhirnya kerap menimbulkan sengketa hukum, kerugian finansial, dan penyalahgunaan aset yayasan. Akibat hukum terhadap akta Notaris Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat pihak yang melakukan praktik rangkap jabatan berpotensi cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Yayasan, Pasal 92–93 UUPT, serta asas causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pelanggaran ini dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum sehingga kehilangan kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik (Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata), serta menimbulkan ketidakabsahan tindakan hukum perseroan yang bersumber darinya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pengurus Yayasan Ramgkap Jabatan, Direksi Perseroan Terbatas

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	14 Oct 2025 07:03
Last Modified:	14 Oct 2025 07:03
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80585

Actions (login required)

View Item