IMPLEMENTASI HAK PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT DI PERMUKIMAN BABAKAN CIPARAY DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urfan Syafa, Urfan Syafa (2025) IMPLEMENTASI HAK PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT DI PERMUKIMAN BABAKAN CIPARAY DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (128kB)
	Text BAB 1.pdf Download (272kB)
	Text BAB 2.pdf Download (192kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hak penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi masyarakat di Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), terutama di kawasan padat penduduk seperti Babakan Ciparay, yang bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011. Permasalahan yang dikaji meliputi sejauh mana penyelenggaraan lingkungan permukiman sehat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, akibat hukum dari ketidaksesuaian realitas dengan norma hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat untuk mendapatkan hak atas hunian layak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, termasuk wawancara dengan pejabat Kecamatan Babakan Ciparay dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan hak atas perumahan yang layak mencakup terbatasnya anggaran pemerintah, proses birokrasi yang kompleks, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka. Meskipun terdapat upaya melalui program Rutilahu dan kerja sama lintas sektor, jumlah warga yang memperoleh manfaat masih belum sebanding dengan kebutuhan aktual di lapangan. Hasil Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan perumahan. Diperlukan juga penyederhanaan mekanisme akses bantuan perumahan serta perluasan skema partisipatif berbasis komunitas sebagai strategi mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkeadilan. Kata Kunci: hak atas hunian, perumahan dan permukiman, Babakan Ciparay, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, rumah tidak layak huni.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	13 Oct 2025 04:50
Last Modified:	13 Oct 2025 04:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80554

Actions (login required)

View Item