RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN SEBAGAI LANGKAH PEMBAHARUAN DAN PENCEGAHAN OVERCROWDED LAPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Zaidan Nazhif As-syihab, Zaidan Nazhif As-syihab (2025) RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN SEBAGAI LANGKAH PEMBAHARUAN DAN PENCEGAHAN OVERCROWDED LAPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (100kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (204kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (203kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (156kB)

Abstract

Perkembangan media sosial telah meningkatkan kasus ujaran kebencian yang seringkali sulit dibedakan ketika memberikan kebebasan berekspresi, sehingga banyak orang terjerat hukum dan menyebabkan kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 penting dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih adil dan humanis. Sejalan dengan itu, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi restorative justice dalam tindak pidana ujaran kebencian di tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta bagaimana upaya restorative justice dapat menjadi langkah pembaharuan hukum sekaligus mencegah overcrowded lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan untuk memahami implementasi restorative justice dalam tindak pidana ujaran kebencian dan upaya restorative justice sebagai langkah pembaharuan hukum untuk mencegah overcrowded lapas Hasil penelitian dari Implementasi restorative justice pada tindak pidana ujaran kebencian belum dapat diterapkan karena tidak memenuhi syarat normatif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengingat ancaman pidananya melebihi lima tahun sesuai Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, pendekatan restorative justice penting sebagai alternatif pembaharuan hukum pidana dan pencegahan overcrowded lapas, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi agar dapat diterapkan lebih luas, termasuk pada kasus ujaran kebencian, demi mewujudkan keadilan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	13 Oct 2025 04:44
Last Modified:	13 Oct 2025 04:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80553

Actions (login required)

View Item