UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INDRAMAYU DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Nickole Kiss, Nickole Kiss (2025) UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INDRAMAYU DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (116kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (147kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (169kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB)

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi persoalan kompleks yang berdampak luas, khususnya di Kecamatan Indramayu. Meskipun pernikahan merupakan bentuk ibadah dan ikatan suci, praktik pernikahan pada usia di bawah ketentuan hukum memunculkan berbagai persoalan serius, seperti ketidaksiapan mental, risiko kesehatan reproduksi, hingga potensi kegagalan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan dini, menilai implementasinya di tingkat lokal, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi preventif yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan di Kecamatan Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia minimal perkawinan, mekanisme dispensasi nikah sering kali dimanfaatkan tanpa pertimbangan yang ketat, sehingga membuka celah terjadinya pernikahan dini. Faktor sosial dan ekonomi seperti tekanan keluarga, kehamilan di luar nikah, dan rendahnya pendidikan turut menjadi pendorong utama. Berdasarkan teori perlindungan hukum, implementasi perlindungan preventif belum berjalan optimal, dan pendekatan represif melalui dispensasi justru memperlemah perlindungan terhadap anak. Upaya yang telah dilakukan oleh KUA, seperti penyuluhan dan bimbingan pranikah, belum efektif karena minimnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara lembaga hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan solusi jangka panjang untuk mencegah pernikahan dini secara sistematis dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perlindungan Hukum, KUA Indramayu

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi S2-Thesis
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	08 Oct 2025 07:08
Last Modified:	08 Oct 2025 07:08
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80462

Actions (login required)

View Item