RAHMADHANY, AMELLYA TIFFANY PUTRI (2025) UPAYA ASEAN MELALUI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMAN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KASUS DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
![]() |
Text
4. BAB 1 PENDAHULUAN TIFFANY.pdf Download (350kB) |
![]() |
Text
3. ABSTRAK 3 BAHASA TIFFANY.pdf Download (201kB) |
![]() |
Text
1. COVER SKRIPSI TIFFANY.pdf Download (170kB) |
![]() |
Text
2. LEMBAR PENGESAHAN TIFFANY.pdf Download (151kB) |
![]() |
Text
5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA TIFFANY.pdf Download (240kB) |
![]() |
Text
9. KATA PENGANTAR TIFFANY.pdf Download (224kB) |
![]() |
Text
10. DAFTAR ISI TIFFANY.pdf Download (198kB) |
![]() |
Text
12. dll.pdf Download (420kB) |
![]() |
Text
11. DAFTAR TABEL TIFFANY.pdf Download (114kB) |
Abstract
Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, terutama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan. Dalam konteks ini, peran ASEAN melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) menjadi sorotan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai urgensi perdagangan manusia di Indonesia dalam lingkup ASEAN, bentuk upaya yang telah dilakukan ASEAN melalui ACTIP, serta bagaimana dampaknya terhadap kasus di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumen resmi ASEAN, laporan lembaga internasional, serta literatur relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji kebijakan regional, pelaksanaan ACTIP, serta respons nasional Indonesia dalam menanggapi kerja sama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACTIP merupakan instrumen hukum regional yang penting dalam menyelaraskan kebijakan dan meningkatkan kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu ditemukan bahwasanya penanganan permasalahan perdagangan manusia ini tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh ASEAN, akan tetapi kembali lagi kepada negaranya masing-masing. Meski demikian, ASEAN telah berupaya mengatasi masalah ini di kawasan Asia Tenggara dengan cara mendorong kerja sama antarnegara, menyatukan kebijakan, memperkuat peran penegak hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban perdagangan manusia Kesimpulannya, meskipun ACTIP belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perdagangan manusia di Indonesia, konvensi ini tetap memiliki kontribusi signifikan sebagai kerangka kerja sama regional. Diperlukan komitmen lebih kuat dari seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memastikan pelaksanaan ACTIP berjalan optimal dan berkelanjutan demi mengurangi praktik perdagangan manusia di kawasan. Kata kunci: Perdagangan manusia, ASEAN, ACTIP, Indonesia, kerja sama regional.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2025 |
Depositing User: | Drs Iwan Ridwan |
Date Deposited: | 30 Sep 2025 06:12 |
Last Modified: | 30 Sep 2025 06:12 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/78695 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |