Dimas, Hykel Raka (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL(IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (431kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (154kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (200kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (177kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (119kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (221kB) | Preview |
Abstract
Implementasi Kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Artinya tahap pelaksanaan setelah suatu perundang-undangan ditetapkan supaya menghasilkan dampak terhadap tujuan. Dalam hal ini Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ada ataupun sebaliknya belum sesuai dengan kebijakan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terwujudnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Peneliti melakukan pengukuran Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III yang mengemukakan empat Dimensi penting dalam Implementasi Kebijakan publik, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 13 ayat 2 tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kurangnya penyampaian informasi atau kejelasan informasi dan kurangnya sosialisasi yang merata dan masif terhadap masyarakat, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal secara formal dan tertulis yang khusus mengatur pelaksanaan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Kata Kunci : Implementasi, Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi dan Kebijakan Publik 2025 |
| Depositing User: | Drs Iwan Ridwan |
| Date Deposited: | 22 Sep 2025 06:57 |
| Last Modified: | 22 Sep 2025 06:57 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/78482 |
Actions (login required)
 |
View Item |
