PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DARI TINDAKAN OVERLAPPING PENGUASAAN KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PERMEN NO.21 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN LEGAL PROTECTION FOR BUYERS IN GOOD FAITH FROM OVERLAPPING ACTIONS OF LAND OWNERSHIP CONTROL BASED ON MINISTERIAL REGULATION NO. 21 OF 2020 CONCERNING SETTLEMENT OF LAND CASES

Plasenta Setiawati, R. Yusti (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DARI TINDAKAN OVERLAPPING PENGUASAAN KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PERMEN NO.21 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN LEGAL PROTECTION FOR BUYERS IN GOOD FAITH FROM OVERLAPPING ACTIONS OF LAND OWNERSHIP CONTROL BASED ON MINISTERIAL REGULATION NO. 21 OF 2020 CONCERNING SETTLEMENT OF LAND CASES. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text ARTIKEL TESIS YUSTI fix.docx.pdf Download (237kB)

Abstract

Permasalahan tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan tanah (overlapping) menjadi isu serius dalam praktik jual beli tanah di Indonesia dan sering kali menimbulkan kerugian bagi pembeli yang telah bertindak secara sah dan beritikad baik. Hukum perdata dan agraria memberikan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik, dalam praktiknya perlindungan ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep overlapping dalam kepemilikan tanah yang menyebabkan sengketa, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan notaris dan advokat sebagai sumber data primer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena overlapping kepemilikan tanah secara menyeluruh, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overlapping disebabkan oleh kelemahan administrasi pertanahan, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya verifikasi legalitas sebelum transaksi. Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik telah diatur secara normatif, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Diperlukan penguatan peran pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan integrasi sistem informasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pihak yang beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah. Kata kunci: perlindungan hukum, pembeli beritikad baik, sengketa tanah, overlapping, hukum agraria

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	14 Aug 2025 04:31
Last Modified:	14 Aug 2025 04:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77746

Actions (login required)

View Item