Rachmalia, Hani (2025) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE APPOINTMENT OF A NOTARY AS THE PROTOCOL HOLDER BASED ON MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 16 OF 2021 ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE, WORKING PROCEDURES, APPOINTMENT AND DISMISSAL PROCEDURES, AND BUDGET OF THE NOTARY SUPERVISORY COUNCIL. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Revisi Artikel Tesis Hani Rachmalia 228100073.docx Download (197kB) |
Abstract
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 pada Pasal 30 memberikan kewenangan penyimpanan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menyimpan serta menunjuk Notaris pengganti. Situasi seperti Notaris wafat atau arsip telah berumur lebih 25 tahun maka Majelis Pengawas Notaris akan menunjuk Notaris baru sebagai pemegang Protokol Notaris. Namun dalam implementasinya akibat keterbatasan sarana, fasilitas dan anaggaran Majelis Pengawas Notaris penunjukan Protokol Notaris sering membebani Notaris pemegang arsip yang baru karena juga harus menyiapkan tempat penyimpanan arsip. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menetapkan identifikasi masalah yakni bagaimana implikasi yuridis terhadap penunjukan notaris sebagai pemegang protokol menurut ketentuan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021? serta bagaimana langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dalam penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih agar tetap memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan terdiri dari melakukan studi kepustakaan dan wawancara, untuk memperoleh data sekunder baik sebagai bahan data primer, bahan data sekunder maupun tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dijabarkan secara deskriptif hingga merujuk kepada suatu simpulan yang menjawab identifikasi masalah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD belum memiliki gedung khusus penyimpanan Protokol Notaris yang sebanding dengan jumlah arsip yang terus bertambah, meski demikian disebutkan dalam Pasal 30 c Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 bahwa MPD dapat menyimpan Protokol Notaris di lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, namun meski demikian persoalan keterbatasan sarana dan fasilitas penyimpanan protokol belum dapat terselesaikan terlebih sifat Protokol Notaris sebagai arsip negara belum memiliki aturan retensi. Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penyimpanan periodik Protokol Notaris, seperti akta tahun 2001–2010 dipegang oleh Notaris A, tahun 2011–2020 oleh Notaris B, dan tahun 2021 hingga seterusnya oleh Notaris C. Namun upaya tersebut dinilai belum optimal sehingga diperlukan adanya upaya pemanfaatan perkembangan teknologi seperti pengesahan terhadap arsip digital yang diakui oleh Undang-Undang. Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 12 Jul 2025 04:34 |
| Last Modified: | 12 Jul 2025 04:34 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77045 |
Actions (login required)
 |
View Item |
