PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014 MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA

Andini Yuliani, 201000099 (2025) PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014 MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (120kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (203kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (246kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (246kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)

Abstract

Berkenaan dengan proses penetapan tersangka tidak dipungkiri akan adanya beberapa tindakan penyidik yang tidak berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada cideranya hak tersangka. Meskipun telah menyandang status tersangka namun tetap pada diri tersangka masih melekat hak asasi manusia yang harus dilindungi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (abuse of power) seperti salah satu kasus yang sedang ramai diperdebatkan yaitu kasus praperadilan Pegi Setiawan. Dalam perjalanannya seorang tersangka yang dalam penetapan status tersangkanya terdapat pelanggaran ketentuan hukum acara pidana di indonesia yang mengakibatkan dilanggarnya hak asasi tersangka, hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia?, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?, dan bagaimana lembaga praperadilan seharusnya menjadi instrumen untuk menguji sah tidaknya penetapan seorang tersangka?. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode yang biasanya dilakukan dengan mengarahkan fokus penelitian pada literatur yang ada melalui penggunaan analisis bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder semata. Penelitian hukum ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analitis artinya bertujuan untuk memberi gambaran serta analisis terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu cara-cara penelitian dimana fokus utamanya ada pada interpretasi norma yang terkandung dalam ketentuan undang-undang. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah perluasan objek praperadilan dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek baru didorong oleh pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia dengan beberapa landasan secara yuridis, filosofis dan sosiologis untuk menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka berpengaruh pada beberapa aspek yakni menambah norma baru dalam hukum acara pidana. Implikasinya juga terlihat pada pembatasan bukti permulaan yang cukup menjadi minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Maka penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang sah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga Praperadilan hadir sebagai upaya untuk merealisasikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 serta memberikan “ruang” bagi tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap legalitas penetapan tersangka yang ditetapkan kepadanya. Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2005
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	26 Jun 2025 03:05
Last Modified:	26 Jun 2025 03:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76999

Actions (login required)

View Item