PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP FUNGSI JALAN TROTOAR YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH MALL KING BANDUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ilham Rizky Fadhilah, 191000497 (2024) PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP FUNGSI JALAN TROTOAR YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH MALL KING BANDUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text Cover.pdf Download (102kB)
	Text Bab 1.pdf Download (239kB)
	Text Bab 2.pdf Download (200kB)
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (163kB)

Abstract

Persoalan pedagang kaki lima adalah persoalan bersama baik lapisan pemerintah maupun masyarakat biasa yang harus diperhatikan, ditangani, dan diselesaikan. Koordinasi yang kuat diperlukan terhadap pedagang kaki lima guna menciptakan kesejahteraan masyarakat serta tidak berimbas kepada penurunan kualitas lingkungan hidup sekitarnya agar adanya fasilitas dalam ruang publik sebagai upaya dalam mempertahankan ekosistem lingkungan fisik dan tata tertib sosial yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu 1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan fungsi jalan trotoar oleh pedagang kaki lima di Wilayah Mall King’s Bandung Tengah dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara ? 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsi jalan trotoar oleh pedagang kaki lima di Wilayah Mall King’s Bandung Tengah ? dan 3) Bagaimana konsep fungsi ke depan untuk meminimalisir penyalahgunaan fungsi trotoar di Wilayah Mall King’s Bandung Tengah dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara ? Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan fakta yang terjadi. Métode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap peraturan yang berlaku. Tahap penelitian terdiri dari dua tahap yakni tahap kepustakaan dan tahap lapangan. Teknik pengumpulan yang digunakan terdiri dari studi dokumen dan studi lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat kepustakaan dan alat lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta yang terjadi yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemanfaatan fungsi jalan trotoar oleh pedagang kaki lima di Wilayah Mall King’s Bandung Tengah dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e Jo Pasal 81 ayat (2) huruf d Jo Pasal 116 ayat (2) huruf c Jo Pasal 133 ayat (4) Jo Pasal 150 ayat (2) huruf d Jo Pasal 186 ayat (2) huruf d Jo Pasal 222 ayat (2) huruf d Jo Pasal Pasal 255 ayat (2) huruf d Jo Pasal 290 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015. Kedua, aspek pelaksanaan pengawasan fungsi jalan trotoar oleh pedagang kaki lima di Wilayah Mall King’s Bandung Tengah dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara adalah frekuensi pengawasan yang berbeda-beda tergantung pada zona (zona merah, kuning, hijau). Dan ketiga, Konsep untuk meminimalisir penyalahgunaan fungsi trotoar di Wilayah Mall King’s Bandung Tengah dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara adalah dengan mengenakan sanksi kepada para PKL berupa administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan, dan dikenakan sanksi sesuai sengan Pasal 23 ayat (2) Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 karena melanggar Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci : Pengawasan, Fungsi, dan Trotoar.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	26 Jun 2025 01:56
Last Modified:	26 Jun 2025 01:56
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76991

Actions (login required)

View Item