TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN O TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN

Srirahayu Jusnita Putri, 201000312 (2025) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN O TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (533kB)
	Text G. BAB1.pdf Download (112kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (235kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB)

Abstract

Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga mengakibatkan warga terluka. Meski demikian, belum ada tindakan atau sanksi tegas terhadap pelaku selain pencabutan atribut kampanye tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menemukan tiga permasalahan, yakni untuk menjelaskan bahwa perbuatan pengurus partai yang memasang atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian; untuk mempertegas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengurus partai dalam pemasangan atribut kampanye; untuk memberikan saran mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pengurus partai yang memasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan. Alat analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum yaitu interpretasi hukum. Interpretasi hukum atau penafsiran hukum sendiri adalah suatu upaya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti luas maupun sempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Peraturan pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana. Pertanggungjawaban hukum tim kampanye caleg atau partai politik atas pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pihak pengurus partai pemasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan adalah melaporkan pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan dengan membawa barang bukti dan/atau saksi. Adapun penyelesaian lain dengan upaya restorative justice, karena kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara kampanye yang melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana memenuhi persyaratan restorative justice sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Talhun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kata Kunci : Kecelakaan, Atribut, dan Kampanye.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Jun 2025 06:53
Last Modified:	25 Jun 2025 06:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76961

Actions (login required)

View Item