TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG BERASAL DARI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIKAITKAN DENGAN PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018

Muhammad Nur Ali Rabbaniy, 161000107 (2021) TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG BERASAL DARI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIKAITKAN DENGAN PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (80kB)
	Text F. BAB I.pdf Download (293kB)
	Text G. BAB II.pdf Download (588kB)
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB)

Abstract

diantara ahli hukum, masyarakat serta pemerintah. Di satu sisi, peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam pengaturan pemilihan umum yang bebas dari korupsi. Di sisi lainnya, peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan diatasnya, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui uji materi yang dilakukan di Mahkamah Agung, Peraturan KPU tersebut diputuskan bertentangan dan tidak berlaku secara hukum karena substansi “mantan narapidana korupsi” yang dipandang tidak diatur secara khusus didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari penellitian ini adalah untuk menganalisa dampak hukum yang ditimbulkan dari pencalonan anggota legislatif yang berasal dari narapidana korupsi karena Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta langkah implementasi terhadap dampak yang ditimbulkan agar pengaturan pencalonan anggota legislatif tidak bertentangan di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena di dalam penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum positif, yakni UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian penulis menganalisis data dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesmpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan berbagai dampak dalam proses penyelenggaraan pemilu, diantaranya tidak ada batasan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, tidak adanya kepastian hukum mengenai korupsi didalam lingkup pemilihan umum, serta tidak berjalannya hukum progresif di Indonesia karena dalam peraturan lebih mengutamakan tingkatan dan hierarki perundang-undangan, dan tidak mengutamakan manfaat dan dampak positif dari diberlakukannya peraturan tersebut. Kata kunci: Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Jun 2025 01:43
Last Modified:	25 Jun 2025 01:43
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76938

Actions (login required)

View Item