STUDI HUKUM TENTANG ASAS UNFORESEEN CONDITION DALAM FIDIC SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MODIFIKASI KONTRAK KONSTRUKSI
Edhi Setiawan  
NPM 228100045
Program Magister Kenotariatan Universitas Pasundan
Email: edhi.setiawan@yahoo.com

Pembimbing I: Hj. Irma Rachmawati, S.H., Sp.1., M.H., Ph.D.
Pembimbing II: Dr. Purna Cita Nugraha,  S.H., M.H.,  C.Me.

           ABSTRAK
Perubahan terhadap ketentuan kontrak sering kali tidak dapat dihindari karena adanya kondisi yang tidak terduga (unforeseen conditions). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang mengatur asas unforeseen condition dalam kontrak konstruksi, khususnya dalam standar FIDIC dan hukum perjanjian di Indonesia, dapat disimpulkan Prinsip unforeseen condition yang diatur dalam Clause 4.12 FIDIC Red Book 2017 memungkinkan modifikasi kontrak apabila terjadi kondisi yang tidak terduga dan berdampak signifikan pada pelaksanaan proyek. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam menghadapi ketidakpastian selama proyek berlangsung, seperti perubahan kondisi tanah, regulasi baru, atau faktor lingkungan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Asas unforeseen condition dalam kontrak berbasis FIDIC sering kali mengakibatkan perubahan biaya dan perpanjangan waktu proyek. Banyak proyek konstruksi internasional mengalami peningkatan biaya akibat klaim atas kondisi tidak terduga, terutama dalam proyek yang melibatkan infrastruktur besar. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai perubahan kontrak akibat keadaan tidak terduga juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan.
Kata Kunci : FIDIC, unforeseen condition, Kontrak Konstruksi.

I.	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Dalam industri konstruksi, perubahan terhadap ketentuan kontrak sering kali tidak dapat dihindari karena adanya kondisi yang tidak terduga (unforeseen conditions). Kondisi ini mencakup perubahan lingkungan, kendala teknis, hingga regulasi yang berkembang, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu pedoman yang banyak digunakan dalam kontrak konstruksi internasional adalah dokumen Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), yang menyediakan prinsip-prinsip untuk menangani kondisi tidak terduga dalam kontrak konstruksi.
Asas unforeseen condition dalam FIDIC berperan dalam memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam menyesuaikan kontrak ketika terjadi keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. FIDIC mengatur bahwa apabila terdapat kondisi yang secara material berbeda dari yang diperkirakan dalam kontrak, kontraktor dapat mengajukan klaim untuk perubahan harga, jangka waktu pelaksanaan, atau kompensasi lainnya (FIDIC Red Book 2017, Clause 4.12). Hal ini penting mengingat prinsip dasar dalam hukum kontrak menekankan kepastian hukum (legal certainty), sementara dalam praktiknya terdapat kebutuhan akan adaptabilitas kontrak untuk mengakomodasi dinamika di lapangan.
Dalam hukum perjanjian di Indonesia, konsep kondisi tidak terduga memiliki korelasi dengan asas rebus sic stantibus, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat selama keadaan tidak mengalami perubahan mendasar. Doktrin ini diakui dalam sistem hukum perdata dan dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penerapan asas unforeseen condition menjadi relevan untuk memastikan bahwa ketentuan kontrak tetap dapat diterapkan secara adil bagi semua pihak. Penerapan asas ini juga dapat menimbulkan tantangan hukum, khususnya dalam hal pembuktian kondisi tidak terduga dan sejauh mana perubahan kontrak dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum. 
B.	Literatur Review
Asas unforeseen condition dalam kontrak konstruksi telah menjadi perhatian utama dalam hukum perjanjian, terutama dalam konteks ketidakpastian proyek yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Beberapa literatur yang relevan dalam studi ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu teori kontrak dalam hukum perdata, doktrin unforeseen condition dalam FIDIC, serta implikasi hukumnya terhadap modifikasi kontrak konstruksi.
Hukum perdata Indonesia mengakui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini juga harus diseimbangkan dengan asas rebus sic stantibus, yang mengizinkan perubahan kontrak apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Dalam Penemuan Hukum: Suatu Pengantar menjelaskan bahwa hukum perjanjian harus selalu berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Social Research Methods, yang menyatakan bahwa hukum kontrak tidak dapat bersifat absolut dan harus mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi di lapangan.
Doktrin unforeseen condition menjadi dasar dalam mekanisme klaim dan penyesuaian kontrak dalam dokumen FIDIC, terutama dalam Conditions of Contract for Construction (Red Book) 2017, khususnya pada Pasal 4.12. FIDIC mengatur bahwa jika terjadi keadaan yang secara material berbeda dari yang diantisipasi dalam kontrak, maka kontraktor berhak mengajukan klaim untuk penyesuaian harga dan waktu pelaksanaan proyek.
The FIDIC Forms of Contract menjelaskan bahwa klausul ini memberikan fleksibilitas bagi kontraktor dalam menghadapi kondisi tidak terduga, sehingga dapat meminimalisir risiko perselisihan kontrak. Selanjutnya, penelitian oleh dalam Contractual Procedures in the Construction Industry menyoroti bahwa penerapan doktrin ini sering kali menjadi tantangan dalam pembuktian, karena kontraktor harus menunjukkan bahwa kondisi yang muncul benar-benar tidak dapat diprediksi pada saat kontrak ditandatangani.
Dalam praktiknya, penerapan asas unforeseen condition dalam FIDIC memiliki implikasi terhadap hukum perjanjian, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan prinsip itikad baik dalam kontrak. Dalam Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa perubahan kontrak harus tetap memperhatikan aspek kepastian hukum agar tidak merugikan salah satu pihak. Di Indonesia, perubahan kontrak dalam konstruksi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memungkinkan perubahan kontrak dalam keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep unforeseen condition tidak hanya diakui dalam standar kontrak internasional seperti FIDIC, tetapi juga memiliki relevansi dalam sistem hukum nasional.
Dari berbagai literatur yang ditinjau, dapat disimpulkan bahwa asas unforeseen condition dalam FIDIC memainkan peran penting dalam memberikan fleksibilitas bagi kontrak konstruksi ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga. Penerapan asas ini juga harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dan itikad baik, baik dalam hukum perdata Indonesia maupun dalam regulasi pengadaan konstruksi. 

II.	METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang mengatur asas unforeseen condition dalam kontrak konstruksi, khususnya dalam standar FIDIC dan hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) mengkaji peraturan hukum terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dokumen FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book) 2017. Menganalisis konsep unforeseen condition dalam teori hukum perjanjian serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik kontrak konstruksi.  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari  yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan dokumen FIDIC. Serta buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang asas unforeseen condition dalam kontrak konstruksi. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang berkaitan. 
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal akademik, serta literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis norma hukum yang berlaku dan kemudian menarik kesimpulan dari berbagai sumber hukum yang telah dikaji.

III.	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A.	Konsep Asas Unforeseen Condition dalam Hukum Kontrak Konstruksi
Dalam konteks hukum kontrak konstruksi, asas unforeseen condition merupakan prinsip hukum yang memungkinkan perubahan atau modifikasi kontrak apabila terdapat keadaan yang tidak terduga yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan proyek. Prinsip ini diadopsi dalam berbagai standar kontrak internasional, termasuk dokumen Conditions of Contract for Construction (FIDIC Red Book 2017).
Menurut Clause 4.12 FIDIC Red Book 2017, jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan kondisi yang secara material berbeda dari yang telah diasumsikan dalam kontrak awal, maka kontraktor dapat mengajukan klaim atas perubahan biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Peraturan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi, seperti perubahan kondisi tanah, faktor lingkungan, dan perubahan regulasi yang signifikan.
Dalam perspektif hukum perjanjian, konsep unforeseen condition memiliki kesamaan dengan doktrin rebus sic stantibus dalam hukum perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat disesuaikan atau bahkan dibatalkan jika terdapat perubahan keadaan yang mendasar. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dapat diinterpretasikan bahwa kontrak dapat berubah jika terjadi keadaan luar biasa yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh para pihak.
B.	Penerapan Asas Unforeseen Condition dalam Kontrak Konstruksi Berbasis FIDIC
Dalam praktiknya, penerapan asas unforeseen condition dalam FIDIC memberikan beberapa konsekuensi hukum dan teknis yang perlu dianalisis lebih lanjut:
1.	Persyaratan Pembuktian Kondisi Tidak Terduga
Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas ini adalah pembuktian bahwa suatu kondisi benar-benar tidak terduga. Menurut Ashworth & Perera (2018), dalam Contractual Procedures in the Construction Industry, klaim atas perubahan kontrak akibat kondisi tidak terduga sering kali bergantung pada bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh kontraktor maupun pemberi kerja. FIDIC mensyaratkan bahwa kontraktor harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada insinyur proyek dalam waktu 28 hari sejak kondisi tidak terduga ditemukan. Jika kontraktor gagal memenuhi tenggat waktu ini, maka klaimnya dapat ditolak. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan ketepatan waktu dalam mengajukan klaim menjadi aspek yang sangat penting.
2.	Peran Insinyur dalam Penyelesaian Klaim
FIDIC Red Book memberikan peran penting kepada insinyur yang bertindak sebagai perwakilan pemberi kerja dalam menentukan apakah kondisi yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria sebagai unforeseen condition. Insinyur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bukti yang diajukan dan menetapkan apakah modifikasi kontrak diperlukan. Dalam beberapa kasus, keputusan insinyur dapat menjadi sumber perselisihan antara kontraktor dan pemberi kerja. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam FIDIC, seperti Dispute Adjudication Board (DAB) dan arbitrase, sering kali digunakan untuk menyelesaikan klaim terkait kondisi tidak terduga yang tidak dapat diselesaikan secara langsung.
3.	Dampak terhadap Perubahan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Proyek
Ketika kondisi tidak terduga terjadi, perubahan kontrak biasanya mencakup penyesuaian harga dan perpanjangan waktu proyek. Dalam proyek konstruksi berskala besar, perubahan ini dapat memiliki implikasi finansial yang signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bunni (2005) dalam The FIDIC Forms of Contract, ditemukan bahwa hampir 30% dari klaim kontraktor dalam proyek konstruksi internasional terkait dengan kondisi tidak terduga, dengan sebagian besar klaim berkaitan dengan kenaikan biaya material, perubahan kondisi tanah, dan dampak regulasi lingkungan yang tidak diperkirakan. Di Indonesia, konsep perubahan kontrak dalam proyek konstruksi juga diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memungkinkan perubahan kontrak dalam keadaan tertentu, termasuk akibat kondisi tidak terduga.
C.	Implikasi Penerapan Asas Unforeseen Condition terhadap Hukum Perjanjian di Indonesia
Meskipun standar FIDIC banyak digunakan dalam kontrak konstruksi internasional, penerapan asas unforeseen condition dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki tantangan tersendiri. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama adalah sebagai berikut:
1.	Kepastian Hukum dan Prinsip Kebebasan Berkontrak
KUH Perdata mengakui prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, ketika kontrak mengalami perubahan akibat kondisi tidak terduga, maka aspek kepastian hukum dapat terganggu. Dalam kasus-kasus di Indonesia, sering kali terjadi perselisihan antara kontraktor dan pemberi kerja mengenai apakah suatu kondisi benar-benar tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tanpa pengaturan yang jelas dalam kontrak, interpretasi hukum atas asas ini dapat menjadi subyektif dan berpotensi menimbulkan sengketa.
2.	Penyelesaian Sengketa Akibat Perubahan Kontrak
Ketika terjadi perselisihan mengenai penerapan asas unforeseen condition, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi krusial. Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa kontrak konstruksi dapat diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Namun, dalam praktiknya, proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama, sehingga banyak kontraktor lebih memilih penyelesaian melalui arbitrase atau mediasi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak. 
FIDIC sendiri memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui Dispute Adjudication Board (DAB), yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur pengadilan. Namun, efektivitas mekanisme ini dalam sistem hukum Indonesia masih perlu ditinjau lebih lanjut, mengingat peraturan nasional belum sepenuhnya mengadopsi konsep penyelesaian sengketa berbasis FIDIC.
3.	Keterkaitan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Indonesia
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa setiap kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks penerapan asas unforeseen condition, prinsip ini menjadi penting dalam menentukan sejauh mana perubahan kontrak dapat diterapkan tanpa merugikan salah satu pihak.
Di beberapa kasus, pemberi kerja mungkin menolak klaim kontraktor dengan alasan bahwa kondisi tersebut seharusnya sudah diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih jelas dalam kontrak untuk memastikan bahwa asas ini diterapkan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak.
IV.    SIMPULAN DAN SARAN
A.	Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.	Prinsip unforeseen condition yang diatur dalam Clause 4.12 FIDIC Red Book 2017 memungkinkan modifikasi kontrak apabila terjadi kondisi yang tidak terduga dan berdampak signifikan pada pelaksanaan proyek. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam menghadapi ketidakpastian selama proyek berlangsung, seperti perubahan kondisi tanah, regulasi baru, atau faktor lingkungan yang tidak diperkirakan sebelumnya.
2.	Agar klaim atas kondisi tidak terduga dapat diterima, kontraktor harus dapat membuktikan bahwa kondisi tersebut benar-benar tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, kontraktor juga wajib memberikan pemberitahuan kepada pemberi kerja dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak (biasanya 28 hari). Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka klaim dapat ditolak, sehingga mengurangi kemungkinan perubahan kontrak.
3.	Asas unforeseen condition dalam kontrak berbasis FIDIC sering kali mengakibatkan perubahan biaya dan perpanjangan waktu proyek. Banyak proyek konstruksi internasional mengalami peningkatan biaya akibat klaim atas kondisi tidak terduga, terutama dalam proyek yang melibatkan infrastruktur besar. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai perubahan kontrak akibat keadaan tidak terduga juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan.
4.	Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas unforeseen condition adalah kepastian hukum dalam interpretasi kondisi tidak terduga. Dalam banyak kasus, pemberi kerja dan kontraktor memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah suatu kondisi benar-benar tidak terduga. Hal ini sering kali memicu sengketa, yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Dispute Adjudication Board (DAB) dalam FIDIC atau melalui arbitrase. Namun, di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis FIDIC masih belum sepenuhnya diadopsi, sehingga sering kali penyelesaian dilakukan melalui litigasi yang lebih memakan waktu.
5.	Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, prinsip itikad baik (good faith) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjadi elemen penting dalam penerapan asas unforeseen condition. Kontraktor dan pemberi kerja harus bertindak dengan itikad baik dalam mengajukan klaim, menilai kondisi tidak terduga, dan menegosiasikan perubahan kontrak. Ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip ini dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.
B.	Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan asas unforeseen condition dalam kontrak konstruksi, baik dalam skala internasional maupun nasional di Indonesia:
1.	Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai kondisi tidak terduga, perlu adanya standar yang lebih jelas dalam kontrak konstruksi. Dokumen kontrak harus secara eksplisit mencantumkan jenis-jenis risiko yang dapat dikategorikan sebagai unforeseen condition serta mekanisme pembuktiannya.
2.	Kontraktor, pemberi kerja, dan insinyur proyek perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip unforeseen condition serta mekanisme klaim dalam FIDIC. Pelatihan dan sertifikasi dalam manajemen kontrak konstruksi berbasis FIDIC perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
3.	Mengingat bahwa banyak sengketa dalam proyek konstruksi disebabkan oleh perbedaan interpretasi mengenai kondisi tidak terduga, maka mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien perlu diimplementasikan. Dispute Adjudication Board (DAB) dalam FIDIC dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan litigasi di pengadilan, yang sering kali memakan waktu lama.
4.	Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa di Indonesia, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, perlu lebih diselaraskan dengan standar internasional seperti FIDIC agar penerapan asas unforeseen condition dapat berjalan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip dari FIDIC ke dalam regulasi nasional atau melalui penyusunan pedoman khusus yang mengatur perubahan kontrak akibat kondisi tidak terduga.

DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala,  Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
Andi, M. & Harianto, H, Risiko Proyek Konstruksi di Indonesia, Bandung : Penerbit ITB, 2007.
Eggleston, BThe NEC 3 Engineering and Construction Contract: A Commentary. Oxford: Blackwell Science Ltd, 2015.
FIDIC, Conditions of Contract for Construction (Red Book), 2nd Edition, International Federation of Consulting Engineers, 2017
Harsono, Boedi,  Hukum Kontrak Konstruksi di Indonesia,  Jakarta  :  Gramedia,, 2010.
Hamid Shahab, Aspek hukum dalam sengketa bidang konstruksi, Jakarta : Djambatan.  
Hafnidar A. Rani, Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Gaja Mada, 2016  
Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Bandung : Citra Aditya Bakti , 2003.
Kurniawan, A, Risiko dalam Kontrak Konstruksi: Perspektif Hukum dan Praktek di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group, 2017
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasanny.
Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, 2006, hal.14.
Nigel J. Smith et al., Managing Risk in Construction Projects, Wiley-Blackwell, 2014,
Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana : Prenada Media Group, 2016.
Prawirohardjo, Sutjipto, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia. Gramedia, 2009
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta  :  Raja Grafindo Persada , 2003.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2007.
Soepomo, Imam,  Pengantar Hukum Kontrak Konstruksi di Indonesia, Ghalia Indonesia, 2005.
SUMBER LAINNYA :
Ahmed, M. E.,  “The Application of Force Majeure and Unforeseen Conditions in International Construction Contracts”. Journal of Legal Studies, Vol. 45, Issue 3., 2020.
Anom – Sarwono, “Analisis Pemilihan Model Kontrak Fidic Rainbow Contract 2017 Pekerjaan Pembangunan Dermaga (Kajian Dari Sudut Pandang Pengguna Jasa)”, Jurnal Konstruksia,Volume 9 Nomer 2, 2018.
Barendrecht, J.M, “Principles of Contract Law and Change of Circumstances”, The Hague: Kluwer Law International, 2000.
Black, J, “Public Interest and Regulation”, London School of Economics; London, 2001.
Georges Langrod, “Administrative Contracts ( A Comparative Study)”, The American Journal of Comparative Law, Vol. IV, Summer, Number III, 1955,
Odeyinka, C. A. and J. E. Yusif, “ Construction Delays and Their Causative Faktors in Nigeria,”  Journal of Construction Engineering and Management, vol. 133, no. 3, 2007.
P. W. Chan dan C. Y. Park., “An Empirical Study of the Use of Incentive Contracts in Construction Projects”. Journal of Construction Engineering and Management, vol. 130, no. 1. 2004.
Sarwono Hardjomuljadi, “Analisis Pemilihan Model Kontrak Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik (Fidic Rainbow Contract 2017)’,  Jurnal Konstruksia, 2020.
Sri Redjeki Slamet,“Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.13, No.3, 2016.