PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PEMERASAN DAN PENGANCAMAN INDUSTRI WISATA OLEH OKNUM APARATUR PENEGAK HUKUM DI WILAYAH JAYAGIRI LEMBANG

Mely Mutiasari, 201000127 (2025) PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PEMERASAN DAN PENGANCAMAN INDUSTRI WISATA OLEH OKNUM APARATUR PENEGAK HUKUM DI WILAYAH JAYAGIRI LEMBANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (113kB)
	Text D. ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (128kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (140kB)
	Text (fakultas hukum unpas) I. BAB 3.pdf Download (140kB)
	Text (fakultas hukum unpas) J. BAB 4.pdf Download (270kB)
	Text (fakultas hukum unpas) K. BAB 5.pdf Download (140kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat) yang berlandaskan Rule of Law, di mana konstitusi menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman, termasuk yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Studi ini menganalisis kasus pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum polisi (DD) terhadap SE di Jayagiri, Lembang, di mana korban mengalami intimidasi, pemaksaan, serta penyitaan aset tanpa prosedur yang sah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi interpretasi autentik, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis untuk menafsirkan ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP), penyalahgunaan jabatan (Pasal 52 KUHP), dan pelanggaran terkait penggunaan senjata api (UU Darurat No. 12 Tahun 1951). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan, baik melalui pelaporan ke Polsek Lembang maupun Divisi Propam Mabes Polri. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan etika kepolisian guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.. Kata Kunci : Pemerasan, Pengancaman, Penyalahgunaan wewenang, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Jun 2025 02:30
Last Modified:	24 Jun 2025 02:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76919

Actions (login required)

View Item