Integrasi Sistem Hukum dalam Pendaftaran CV Melalui Pengadilan Negeri dan SABU Pasca Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Wana Adi Satria, Baruna and Bunawan, Petra and Ruslina, Elli (2025) Integrasi Sistem Hukum dalam Pendaftaran CV Melalui Pengadilan Negeri dan SABU Pasca Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JURNAL TESIS - BARUNA WANA ADI SATRIA.doc Download (205kB)

Abstract

Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018, sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang menggambarkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup teori hukum, asas hukum, dan norma hukum. Data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Kedudukan hukum pendaftaran badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) melalui Pengadilan Negeri dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 masih mencerminkan dualisme hukum. Hal ini disebabkan karena Pasal 23 KUHD yang mewajibkan pendirian CV diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri masih berlaku dan belum dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara itu, Pasal 2 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran secara elektronik melalui SABU. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Terkait dengan harmonisasi hukum atas pendaftaran badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan SABU setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, terdapat ketidakharmonisan yang nyata. Peraturan ini bertentangan dengan teori hierarki hukum karena Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran melalui SABU, sehingga mengabaikan ketentuan KUHD yang mewajibkan pendaftaran melalui Pengadilan Negeri.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	18 Jun 2025 02:49
Last Modified:	18 Jun 2025 03:10
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76878

Actions (login required)

View Item