PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Gusti Mashafira Berlia, Gusti Mashafira Berlia (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER TA.pdf Download (50kB)
	Text BAB I TA.pdf Download (140kB)
	Text BAB II TA.pdf Download (19kB)
	Text BAB III TA.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text BAB IV TA.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text BAB V TA.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text BAB V TA.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TA.pdf Download (135kB)

Abstract

Peristiwa kebocoran data pribadi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia meningkat dari setiap tahunnya mengingat kebocoram data pribadi berkaitan dengan hak privasi pada individu dimana hal ini merupakan perlindungan HAM yang dapat dinikmati seluruh individu. Hal ini mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi berkembang dalam beberapa sektor kehidupan khususnya pada sektor bisnis. Kebutuhan data pribadi sektor bisnis untuk mengidentifikasi setiap individu dan juga memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Korporasi sebagai pemegang data pribadi individu memiliki tugas untuk mengendalikan dan/atau memproses data pribadi. Namun, hal ini dapat memungkinkan korporasi dapat melakukan tindak pidana dengan membocorkan data pribadi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti kelemahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta parameter korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana membocorkan data pribadi sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan analisis yang bersifat deskriptif analitis dengan menjabarkan dan mendeskripsikan data terhadap peristiwa yang diamati untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder bidang hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum maupun tesis yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peneliti menemukan kelemahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap permasalahan kebocoran data pribadi yang masih meningkat di Indonesia adalah tidak memberikan aturan yang komprehensif dalam pelindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana korporasi dikenal sebagai subjek hukum tindak pidana dasehingga undngundang tersebut mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur di dalam pasal 46, 47 dan 48 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Kebocoran data

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Jun 2025 02:25
Last Modified:	18 Jun 2025 02:25
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76874

Actions (login required)

View Item