Rania Nur Aulia, 210010005, Aulia Rania Nur, 210010005 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI TERKAIT PELAYANAN TELERADIOLOGY. Skripsi(S1) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Cover_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Download (62kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Download (18kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Download (33kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Download (259kB) | Preview |
|
![]() |
Text
BAB 3_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
![]() |
Text
BAB 4_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB) |
|
![]() |
Text
BAB V_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB) |
|
|
Text
DAPUS_KTI Rania Nur Aulia_210010005.pdf Download (81kB) | Preview |
|
![]() |
Text
Halaman Pengesahan_Rania.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) |
|
|
Text
Hasil Cek Turnitin KTI_Rania Nur Aulia_210010005.pdf Download (49kB) | Preview |
Abstract
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI TERKAIT PELAYANAN TELERADIOLOGY Teleradiology adalah bagian dari telemedicine yang memungkinkan pengiriman citra medis secara elektronik untuk keperluan diagnosis dan rujukan. Di Indonesia, teleradiology memberikan solusi atas tantangan distribusi tenaga medis, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, implementasi layanan ini juga menimbulkan risiko hukum bagi dokter spesialis radiologi, termasuk pelanggaran privasi pasien dan potensi kesalahan diagnosis. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum dalam praktik teleradiology. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis berbagai jurnal, e-book, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum serta tantangan yang dihadapi dalam praktik teleradiology. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa dokter spesialis radiologi di Indonesia yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Namun, karena regulasi khusus terkait teleradiology belum ada sehingga bisa menjadi celah hukum, terutama terkait tanggung jawab atas kesalahan teknis atau diagnostik. Dalam hal ini, asuransi malpraktik dan perjanjian kerja sama dapat menjadi solusi sementara untuk memberikan perlindungan bagi dokter. Regulasi khusus mengenai teleradiology sangat diperlukan untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para dokter spesialis radiologi. Regulasi ini setidaknya mencakup aspek tanggung jawab hukum, keamanan data pasien, dan standar operasional untuk memastikan layanan teleradiology berkualitas tinggi, aman, dan sesuai dengan etika kedokteran. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Teleradiology, Kemajuan Teknologi, Praktik Dokter, Dokter Spesialis Radiolog
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Teleradiology, Technological Advances, Doctors' Practices, Radiology Specialists |
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Sarjana Kedokteran 2025 |
Depositing User: | Mr Perpustakaan FK |
Date Deposited: | 12 Mar 2025 06:31 |
Last Modified: | 12 Mar 2025 06:31 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74753 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |