KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMUAT AMAR PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN KUHAP

Vitaria, Berlian and Subarsyah, Tedi and Maskanah, Ummi (2025) KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMUAT AMAR PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN KUHAP. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text ARTIKEL TESIS BERLIAN.docx Download (42kB)

Abstract

Sebagaimana telah diketahui bahwa diperlukan terobosan hukum dan upaya konkrit agar tindak pidana korupsi tidak terus berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjadikan Indonesia terbebas dari kasus tindak pidana korupsi, yaitu dengan menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, yang dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Tata cara pelaksanaan pencabutan hak politik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum membuat surat perintah eksekusi dan tembusan surat tersebut kepada yang berwenang. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut sambil membawa salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan surat pemberitahuan kepada Kepala Rumah Tahanan setempat. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum mengirimkan salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi atas nama terpidana dan surat pemberitahuan mengenai perintah eksekusi dan berita acara eksekusi. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh Hakim Pengawas, Kejaksaan, KPU dan BAWASLU. Pengawasan ini memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jaksa sangat tegas dalam kewenangannya melaksanakan pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sehingga membuat para terdakwa tindak pidana korupsi jera. Saran selanjutnya dari penelitian ini adalah membuat peraturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dan pembentukan tim pengawas bagi terpidana kasus korupsi yang sedang menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Kata Kunci: Kewenangan jaksa, eksekusi, tindak pidana korupsi, pidana tambahan, pencabutan hak politik.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	11 Mar 2025 05:38
Last Modified:	11 Mar 2025 05:38
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74748

Actions (login required)

View Item