TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK LELANG YANG TIDAK DAPAT DIKUASAI OLEH PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK JURIDICAL REVIEW OF AUCTION OBJECTS THAT CANNOT BE CONTROLLED BY GOOD FAITH AUCTION BUYERS

Agustina, Ria and Maskanah, Ummi and Chandra, Teddy (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK LELANG YANG TIDAK DAPAT DIKUASAI OLEH PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK JURIDICAL REVIEW OF AUCTION OBJECTS THAT CANNOT BE CONTROLLED BY GOOD FAITH AUCTION BUYERS. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text Jurnal Jurusan Kenotariatan Ria Agustina.pdf Download (256kB)
	Text ABSTRAK_Ria Agustina_MKn.docx Download (15kB)

Abstract

Pemenang lelang yang beritikad baik memiliki hak untuk menguasai objek lelang tanpa adanya hambatan, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, KUH Perdata, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun terdapat perlindungan hukum, seringkali pemenang lelang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan haknya, seperti sengketa kepemilikan atau penolakan dari pihak ketiga yang menguasai objek lelang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan terkait, serta bahan sekunder berupa jurnal dan literatur hukum. Analisis difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi pemenang lelang, dengan mengkaji kasus dalam perkara yang tercantum dalam putusan nomor 8/Pdt. G/2024/PN. Grt tertanggal 2 Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenang lelang yang beritikad baik adalah mereka yang mengikuti prosedur lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, meskipun objek lelang masih dikuasai oleh pihak lain, termasuk debitur atau pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa pemenang lelang berhak atas objek yang dilelang secara sah, serta Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati. PMK No. 213/PMK. 06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga memberikan dasar hukum bagi pemenang lelang untuk menguasai objek lelang secara sah melalui akta risalah lelang. Dukungan dari putusan Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012 dan No. 251 K/Sip/1958 menegaskan adanya perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik. Jika pemenang lelang tidak mampu menguasai objeknya meskipun sudah memiliki akta risalah lelang, mereka dapat mengajukan gugatan pengosongan atau meminta bantuan kepada aparat berdasarkan Pasal 200 HIR/Pasal 218 RBg. Selain itu, pemenang lelang juga berhak untuk langsung mengajukan balik nama ke BPN berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Untuk mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemenang lelang, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lelang (LPSL) sebagai badan arbitrase khusus. LPSL diharapkan dapat menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan terjangkau dibandingkan proses pengadilan, sehingga pemenang lelang yang beritikad baik dapat memperoleh hak-haknya secara optimal. Kata kunci: Perlindungan, pemenang lelang, itikad baik.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	04 Mar 2025 04:28
Last Modified:	04 Mar 2025 04:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74697

Actions (login required)

View Item