ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT COORDINATION MODEL IN THE IMPLEMENTATION OF GENERAL GOVERNMENT AFFAIRS AT THE DISTRICT LEVEL IN MAGETAN REGENCY, EAST JAVA PROVINCE

Sulistiyo, Heru and Alamsyah, Kamal and Muliawaty, Lia (2025) ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT COORDINATION MODEL IN THE IMPLEMENTATION OF GENERAL GOVERNMENT AFFAIRS AT THE DISTRICT LEVEL IN MAGETAN REGENCY, EAST JAVA PROVINCE. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text Final Paper-Heru Sulistiyo 2024.docx Download (46kB)
	Text Vegeuta de Notificacion_Id Paper_3325_Heru et al.pdf Download (150kB)

Abstract

Salah satu tugas camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Koordinasi sebagai sarana untuk menghubungkan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan penerintahan umum terus mengalami dinamika sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan di era digital. Permasalahan koordinasi seperti kurangnya sarana prasarana, keterbatasan anggaran, ketidakjelasan mekanisme koordinasi, dan keterbatasan kompetensi manajerial menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis permasalahan dan hambatan-hambatan penyelenggaraan koordinasi untuk mengetahui model koordinasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi dan Forum Group Discussion (FGD). Dengan harapan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji dan menganalisis masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Hasil penelitian model koordinasi pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa semua camat memiliki jaringan koordinasi diluar struktur pemerintahan dan selalu melakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan (Rakorca) untuk kolaborasi dengan stakeholders dalam menyamakan persepsi setiap program kegiatan. Model koordinasi hirarki yang dijadualkan rutin setiap bulan, pelaksanaannya situasional tergantung kemampuan manajerial camat dalam mengidentifikasi kondisi willayah kerja dan kemampuan anggaran yang ada di kecamatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum belum memiliki pedoman dan mekanisme yang jelas, dan pemanfaatan media elektronik untuk koordinasi baru terbatas pada penggunaan whatsapp dan zoom meeting. Hasil pembahasan merekomendasikan perlunya a) penguatan kedudukan camat termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan b) pelembagaan mekanisme model koordinasi hirarki atau proses bisnis model koordinasi hirarki. Kata Kunci : Mekanisme koordinasi, Jaringan, Kolaborasi, dan Hirarki

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	21 Jan 2025 05:04
Last Modified:	21 Jan 2025 05:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74606

Actions (login required)

View Item