ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI KESEHATAN PADA REKAM MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

MUHAMMAD ATHAR DHAFAR, 1910000263 (2023) ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI KESEHATAN PADA REKAM MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text G BAB 1pdf.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (203kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara keseluruhan menegaskan Pemenuhan Hak Pasien maupun pada Rekam Medis atas informasi kesehatan sebagai pilar penting. Undang- undang ini memastikan setiap pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi kesehatannya, memperoleh informed consent untuk tindakan medis, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, memiliki hak untuk menolak atau menerima tindakan medis, dan mengakses rekam medis mereka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis yakni menggambarkan fakta yang terjadi yang dikaitkan dengan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni pendekatan terhadap peraturan yang berlaku. Tahap penelitian terdiri dari dua tahap yakni tahap kepustakaan dan tahap lapangan. Teknik pengumpulan yang digunakan terdiri dari studi dokumen dan studi lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat kepustakaan dan alat lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta yang terjadi yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundangundangan Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini menetapkan hak pasien untuk mengakses, memperoleh, dan memperbaiki rekam medis mereka secara transparan dan tepat waktu, serta melindungi kerahasiaan data kesehatan dari akses yang tidak sah. Fasilitas kesehatan diwajibkan untuk menjaga keamanan informasi medis dan menyediakan mekanisme yang jelas bagi pasien untuk mengajukan permintaan informasi dan memperbaiki data yang tidak akurat. Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan ketentuan ini dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan mematuhi standar yang ditetapkan. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan dan memperkuat perlindungan hak pasien terhadap informasi pribadi mereka. Kata Kunci : Rekam Medis,Hak Pasien, Informed Consent

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	03 Dec 2024 04:04
Last Modified:	03 Dec 2024 04:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74295

Actions (login required)

View Item