DIMA FAJAR ADEUS KUSUMA RAMADAN, 171000207 (2024) EKSEKUSI SITA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (282kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB) | Preview |
Abstract
Eksekusi sita jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, terkadang mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kadang dikesampingkan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, kerap kali pihak kreditur melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian menggunakan jasa debt collector sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif dalam penegakan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia terlebih setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia. Proses terkait mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang mengalami kendala yang terjadi di Wilayah Kota Bandung dan diproses oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akibat hukum dan kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Metode penelian yang digunakan Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu sebuah metode untuk menuliskan fakta dan mendapatkan sketsa secara menyeluruh perihal peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan teori-teori hukum pada praktik pelaksanaanya yang beririsan persoalan yang diteliti, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan dan metode analisis yang tergolong pada disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Tahap penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah Yuridis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus merujuk kepada ketentuan yang berada pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) yang dapat diinterpretasikan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang artinya kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa harus melewati prosedur-prosedur yang ada di pengadilan negeri. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi Sita Jaminan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 02:18 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 02:18 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74260 |
Actions (login required)
 |
View Item |
