CAMILA SANDRINA, 201000007 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK TERDAMPAK PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (175kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB) |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB) | Preview |
Abstract
Anak sering sekali mengalami permasalahan penelantaran oleh orang tuanya sendiri, sehingga penulis menemukan permasalahan, yaitu 1) Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia ? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia ? 3) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap kasus penelantaran anak demi kepentingan terbaik bagi anak? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian berupa tahap kepustakaan yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dalam pengambilan data. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dan dalam studi lapangan. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perlindungan preventif bagi anak karena bersifat mencegah terjadi tindak pidana penelantaran terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, sedangkan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk perlindungan represif yang sifatnya menyelesaikan permasalahan dengan memberikan hukuman pidana bagi orang tua yang menelantarkan anaknya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia adalah Strict Liability dengan menjalankan hukuman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap kasis penelantaran anak demi kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan menganjurkan anak korban penelanjataran orang tua dalam perceraian dari perkawinan campuran untuk melakukan pelaporan karena orang tua telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 Jo Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, dan Penelantaran.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 01:59 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 01:59 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74256 |
Actions (login required)
 |
View Item |
