PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN MASKAPAI SUPER AIR JET INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

MUHAMMAD ALWAN FATHURROHMAN, 181000403 (2024) PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN MASKAPAI SUPER AIR JET INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (235kB) | Preview
	Text K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berfokus pada prosedur penggantian kerugian akibat keterlambatan penerbangan (delay management) pada maskapai Super Airjet di Indonesia, yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015. Keterlambatan penerbangan sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti ketidaknyamanan, hilangnya waktu, dan potensi kerugian materiil. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh maskapai dan tingkat kesesuaian prosedur tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengidentifikasi tiga masalah utama: (1) Bagaimana penerapan PERMENHUB Mengenai prosedur penggantian kerugian terhadap konsumen. (2) Bagaimana hambatan konsumen dalam mengklaim kerugian keterlambatan penerbangan (3) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terkait keterlambatan penerbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan pengumpulan data dari studi literatur serta wawancara dengan pihak terkait, termasuk konsumen, maskapai, dan BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, masih ada berbagai kendala dalam implementasinya. Sosialisasi hak-hak konsumen oleh maskapai masih kurang optimal, dan proses pengajuan klaim penggantian kerugian kurang transparan. Di sisi lain, BPSK perlu memperkuat perannya dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan maskapai terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks keterlambatan penerbangan di Indonesia membutuhkan perbaikan yang lebih komprehensif, baik dari sisi sosialisasi hak-hak konsumen, transparansi proses ganti rugi, hingga peningkatan peran lembaga pengawas seperti BPSK. Kata Kunci: keterlambatan penerbangan, delay management, perlindungan konsumen.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Oct 2024 07:08
Last Modified:	18 Oct 2024 07:08
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72996

Actions (login required)

View Item