REEIZA FIRMANSYAH, 201000019 (2024) LARANGAN LGBT MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2015 ANTI PERBUATAN MAKSIAT DI KABUPATEN GARUT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
F . BAB 1.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (191kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview |
Abstract
LGBT indonesia tidak memiliki aturan khusus tentang pelarangan LGBT, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara khusus menjelaskan detail tentang perlindungan hak asasi manusia yang di anut sesuai dengan standar bangsa indonesia, Penelitian ini mengkaji pelarangan LGBT dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008. Fokus utama penelitian adalah analisis dari perspektif hak asasi manusia terhadap langkah preventif maupun represif terhadap dinas yang secara khusus diamanatkan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan LGBT di kabupaten garut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023 dalam menangani kasuskasus yang berkaitan dengan LGBT di Kabupaten Garut, Bagaimana langkah Preventif Dinas-Dinas terkait dalam Mencegah adanya lonjakan kasus yang di akibatkan oleh LGBT di Kabupaten Garut serta, Bagaimana Upaya Hukum Pemerintah Kabupaten Garut dalam Menangani kasus yang dikaitkan dengan LGBT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi wawancara, Penelitian lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan bupati nomor 47 tahun 2023 mengatur tentang langkah-langkah preventif dalam hal ini pembentukan berbagai kelompok kerja serta langkah-langkah represif yang tercantum pada peraturan daerah kabupaten garut nomor 13 tahun 2015 perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang perbuatan maksiat, Peraturan tersebut mengatur larangan terhadap perilaku LGBT dengan menetapkan sanksi pidana enam bulan penjara serta denda lima puluh juta rupiah, adanya muatan preventif serta represif ini dimagsudkan agar pemerintah daerah dapat menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan LGBT di kabupaten garut dengan baik. Peraturan bupati kabupaten garut nomor 47 tahun 2023 secara nyata berfokus pada rehabilitasi penyimpangan seksual dan melakukan langkah-langkah preventif dalam upaya mempersempit kemungkinan penyebaran LGBT dikabupaten garut dengan melakukan penyuluhan sosial, kesehatan serta pengawasan berupa patroli namun kendala personel serta insfrastruktur menjadi halangan bagi dinas-dinas terkait dalam menangani kasus-kasus LGBT baik secara preventif maupun rehabilitatif. Pasal-pasal yang relevan secara jelas menyebutkan homoseksual dan biseksual sebagai bagian dari perbuatan maksiat yang dilarang khususnya termasuk dalam kategori pelacuran hal ini diperkuat dengan silapertama Ketuhanan yang maha esa. Namun, penerapan ketentuan pidana terhadap LGBT masih menghadapi ketidakpastian hukum, terutama dalam implementasi di lapangan. Kata kunci: LGBT, Hak Asasi Manusia, Kabupaten Garut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 14 Oct 2024 07:15 |
| Last Modified: | 14 Oct 2024 07:15 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72516 |
Actions (login required)
 |
View Item |
