PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENEGAK HUKUM TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MENGGUNAKAN PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PIDANA

KARANIA FADILLAH AFIDA, 201000203 (2023) PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENEGAK HUKUM TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MENGGUNAKAN PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1 COVER.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text 8 BAB 1.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 9 BAB 2.pdf Download (170kB) | Preview
	Text 10 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text 11 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text 12 BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
Preview	Text 13 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana gakkumdu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan jika terjadi pelanggaran pemilu dan efektifitas Gakkumdu dalam menyelesaikan suatu pelanggaran pemilu. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendeketan terhadap konsep terkait digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini. Salah satu metode yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini adalah pengumpulan data setelah itu, tahap penelitian yang disebut "penelitian lapangan", di mana data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan subjek. Penulis memberikan gambaran tentang ketentuan yang berkaitan dengan masalah dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Kemudian selanjutnya dianalisis dalam menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan teori yang relevean. Teori yang digunakan yaitu Deterrensi yang Menekankan penggunaan hukuman sebagai alat untuk mencegah pelanggaran pemilu di masa depan. Hasil yang penulis dapatkan menyatakan bahwa pelanggaran bertahap yang terjadi saat pemilu berlangsung sangat berpotensi terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu bisa dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat umum sebagai pemilih bahkan oleh penyelenggara dari pemilu itu sendiri. Gakkumdu menjadi Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran pidana dimulai dari proses penyelidikan dan proses penyidikan hingga proses penuntutan dan tidak melibatkan institusi penegakkan hukum lain ketika proses mengambil keputusan. Gakkumdu tidak berjalan dengan efektif, padahal gakkumdu yang mejadi Lembaga khusus menangani perkara dugaan tindak pidana pemilu dan v memiliki tugas menangani serta mengurangi terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Studi ini menunjukkan bahwa Gakkumdu gagal mengikuti peraturan perundangundangan saat menangani pelanggaran pemilu. Kata kunci : Pemilu, Gakkumdu, Pelanggaran

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	14 Oct 2024 07:02
Last Modified:	14 Oct 2024 07:02
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72508

Actions (login required)

View Item