AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

MUHAMAD DANI FAUZAN, 181000133 (2024) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (610kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (213kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (237kB) | Preview
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (244kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (171kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (110kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (122kB) | Preview

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang mengikat dua individu dalam satu keluarga yang sah, diatur oleh berbagai ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, situasi di mana perkawinan harus dibatalkan karena pemalsuan identitas salah satu pasangan menghadirkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status anak dan pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persyaratan sahnya perkawinan, implementasinya dalam masyarakat, serta dampak pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan teknik analisis sumber hukum dan literatur. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari dokumen-dokumen hukum, buku, dan putusan pengadilan terkait. Temuan utama menyoroti bahwa pembatalan perkawinan berdampak langsung pada status hukum anak dan pembagian harta bersama, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam melaksanakan perkawinan yang sah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dari pembatalan perkawinan tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, baik dari pihak suami atau istri berdasarkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 28 Undang Undang Perkawinan. Dan kemudian mengenai pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan harus diajukan persidangan berbeda mengenai pembagian harta bersama. Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Harta Bersama

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 14 Oct 2024 06:56
Last Modified: 14 Oct 2024 06:56
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72507

Actions (login required)

View Item View Item