PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) BAGI PARA PEKERJA DI KOTA CIMAHI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN SOSIAL

Melia Sheila Puspa, 201000185 (2024) PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) BAGI PARA PEKERJA DI KOTA CIMAHI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN SOSIAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (122kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (230kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (213kB) | Preview
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (339kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (223kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (166kB)
[img]
Preview
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (170kB) | Preview

Abstract

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu program jaminan sosial yang memberikan manfaat apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Di Kota Cimahi angka kecelakaan kerja masih tinggi, dan masih terdapat pekerja formal maupun informal yang belum mendaftarkan JKK. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi para pekerja di Kota Cimahi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Jaminan Sosial?; (2) Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja (JKK) di Kota Cimahi?; (3) Bagaimana proses penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Cimahi?. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metode pendekatan. Studi dokumen dan studi lapangan dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan tentang JKK diatur secara khusus dalam PP No. 44 Tahun 2015 yang telah mengalami dua kali perubahan, dimana dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai JKK hanya mengatur bagi pekerja yang mendaftar program JKK dan Jaminan Sosial saja. (2) Pelaksanaan JKK dapat dilakukan melalui dua metode klaim yaitu melalui PLKK dan reimbursement. Pelaksanaan klaim JKK di Cimahi pada tahun 2023 mencapai sekitar 2.969 kasus, yang dalam pelaksanaannya klaim JKK masih mengalami kendala dimana peserta JKK masih banyak yang tidak mengikuti aturan waktu pelaporan 2x24 jam, dan masih ada pekerja yang tidak mendaftar JKK. (3) Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengatasi permasalahan salah satunya yaitu terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Sosial, Pekerja

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 11 Oct 2024 08:08
Last Modified: 11 Oct 2024 08:08
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72476

Actions (login required)

View Item View Item