KEPASTIAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI HADAPAN KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FINA FADILA, 171000286 (2024) KEPASTIAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI HADAPAN KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (270kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (118kB) | Preview

Abstract

Jual beli tanah sering kali dilakukan di hadapan kepala desa tanpa melalui proses notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dapat menimbulkan masalah kepastian hukum, terutama dalam hal validitas peralihan hak dan proses pendaftaran tanah, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Adapun penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli di hadapan kepala desa,Bagaimana Akibat Hukum atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli di hadapan kepala desa dan Bagaimana Upaya Penyelesaian atas permasalahan Hak Atas Tanah serta kaitannya dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara denan pihak terkait, seperti kepala desa dan narasumber yang berkaitan. Sementara data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli di hadapan kepala desa tanpa melibatkan PPAT cenderung berisiko terhadap ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kepemilikan yang sah. Namun, program PTSL yang digagas pemerintah dapat membantu meningkatkan kepastian hukum dengan memfasilitasi pendaftaran tanah secara sistematis, sehingga status hukum tanah menjadi lebih jelas dan terdaftar secara resmi. Implementasi PTSL memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah yang sah, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi agar proses jual beli tanah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. . Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peralihan Hak atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Jual Beli, Kepala Desa, PTSL

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	07 Oct 2024 08:45
Last Modified:	07 Oct 2024 08:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72306

Actions (login required)

View Item