PELANGGARAN PEMILU OLEH MENTERI DALAMBERKAMPANYEPEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024 BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANDRA TRIYUDIANA, 201000201 (2024) PELANGGARAN PEMILU OLEH MENTERI DALAMBERKAMPANYEPEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024 BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (162kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB) | Preview

Abstract

Dalam masa Pemilu ini, selaku pejabat pemerintah yang mempunyai peran penting dalam berjalannya roda pemerintahan Menteri harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dalam proses Pemilu yang terjadi. Penyalahgunaan wewenang patut untuk dihindari dan ditindak karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran etika serta moralitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas- asas, norma, kaidah, perjanjian, doktrin, hingga putusan pengadilan (Sigit et al, 2020). Di mana objek kajiannya adalah murni normatif hukumyakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan problematika hukum yang menjadi fokus penelitian yaitu Pelanggaran Pemilu oleh Menteri yang Berkampanye dalam Pada Pemilihan UmumPresiden Pada Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan UmumBerdasarkan penelitian literatur yang penulis lakukan, Zulkifli Hasan, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), merupakan salah satu menteri yang melakukan pelanggaran administrasi pemilu Pasal 302 Ayat 2 dan Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adanya peraturan yang mengatur mengenai cuti bagi menteri pun dirasa kurang efektif karena pada realita di lapangan masih saja terdapat menteri yang melakukan kampanye tanpa mengikuti prosedur yang ada. Kata Kunci : Pelanggaran Pemilu, Menteri, Kampanye

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	04 Oct 2024 02:30
Last Modified:	04 Oct 2024 02:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/72028

Actions (login required)

View Item