NUR TRIANTORO, 181000318 (2024) PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (32kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (484kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (522kB) | Preview |
|
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB) |
||
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (424kB) | Preview |
Abstract
Notaris adalah seorang pejabat yang mempunyai tugas serta wewenang dalam pembuatan akta otentik (asli) dan memiliki wewenang yang telah diatur pada undang-undang jabatan dan profesi berbeda. Notaris harus selalu menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur, teliti, independen dan tak memihak. Pengawasan adalah proses pemantauan guna memastikan semua dilakukan dengan sesusai. Pasal 2 PERMENKUMHAM Nomor 15 Tahun 2020 merupakan landasan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Masalah yang sering dihadapi adalah masih banyak Notaris yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya seperti tidak mencatatkan akta yang telah dikeluarkan ke dalam buku Repertorium atau Notaris membiarkan para penghadap tidak tanda tangan akta dihadapannya. Yang mana semua itu dapat merugikan para klien maupun Notaris itu sendiri. Pada penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian penelitian kepustakaan dengan 3 bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu disertakan pula penelitian lapangan, teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi lapangan, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi lapangan, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Simpulan dari peneliti menyebutkan bahwa, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi tersebut berdasarkan kepada Pasal 81 UUJN. Kemudian pada Pasal 2 PERMENKUMHAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan “Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan”, pada hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, ditemukan adanya pelanggaran, yaitu: Notaris tidak mencatatkan akta yang telah ia keluarkan dalam buku Repertorium, hal ini tak sesuai dengan Pasal 58 ayat (2), kemudian para pihak (klien) tidak tangan akta dihadapan Notaris, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m, selain itu ditemukan juga beberapa faktor penghambat dari Majelis Pengawas Daerah seperti tidak terdapatnya kantor khusus Sekretariat MPD serta kurangnya komunikasi dan visi antar anggota dikarenakan keterbatasan waktu para anggota sebab harus tetap harus fokus juga terhadap pekerjaan utama masing-masing. Upaya yang dilakukan yaitu menerapkan sanksi yang sesuai kepada para Notaris yang melanggar dan untuk MPD, berupaya meningkatkan sarana dan perencanaan visi kedepannya kepada setiap anggota agar semua berjalan dengan semestinya. Kata Kunci : Notaris, Pengawasan, Pembinaan.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 02 Oct 2024 03:41 |
Last Modified: | 02 Oct 2024 03:41 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/71071 |
Actions (login required)
View Item |