FARHAN LATIFAN, 191000154 (2024) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TERHADAP PENERAPAN PASAL 32 DAN 33 UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (200kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (183kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (149kB) | Preview |
Abstract
Perbuatan menghalang-halangi penyidikan atau yang dikenal sebagai “Obstruction of Justice (OJ)” menjadi perhatian serius dalam ranah hukum pidana. Beberapa ketentuan yang pernah digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaku secara pidana atas perbuatan tersebut dalam praktik pengadilan adalah Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 21 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggunaan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE untuk kasus OJ dikritik oleh beberapa pakar hukum pidana, sebagai kekeliruan. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji pengaturan larangan perbuatan menghalanghalangi penyidikan (Obstruction of justice) dalam perspektif hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana perbuatan menghalang-halangi penyidikan (Obstruction of justice) dalam praktik saat ini dan upaya meminimalisasi kekeliruan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi penyidikan (Obstruction of justice). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi lapangan, dan metode analisis data secara yuridis kualitatif. Pengaturan larangan perbuatan menghalang-halangi penyidikan (Obstruction of justice) dalam perspektif hukum pidana yang secara spesifik dan lengkap menyebutkan unsur dari tindak pidana menghalang-halangi penyidikan terdapat dalam Pasal 221 KUHPidana dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 221 KUHPidana merupakan ketentuan yang bisa digunakan untuk delik-delik yang tidak diatur dalam KUHPidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana perbuatan menghalang-halangi penyidikan (Obstruction of justice) dalam praktik saat ini pada beberapa kasus menggunakan Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana tetapi pada kasus lain yang berhubungan dengan ITE menggunakan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE. Penggunaan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE dalam mempertanggungjawabkan pelaku Obstruction of justice merupakan kekeliruan karena dalam hal Obstruction of justice yang berhubungan dengan ITE penggunaan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE tidak bisa berdiri sendiri, harus dihubungkan dengan Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana, karena unsur esensial dari Obstruction of justice hanya terdapat di dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana. Upaya meminimalisasi kekeliruan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menghalanghalangi penyidikan (Obstruction of justice) salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan hukum melalui forum pelatihan atau penataran kepada unsur penegak hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obstruction Of Justice.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 02 Oct 2024 03:36 |
| Last Modified: | 02 Oct 2024 03:36 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/71068 |
Actions (login required)
 |
View Item |
