PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

GINA AYU LESTARI, 201000150 (2024) PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER .pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (191kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)

Abstract

Dalam jual beli hak atas tanah ini memiliki arti bahwa telah terjadi peralihan hak milik atas suatu bidang tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan suatu Akta Jual Beli dan kemudian dilakukan pendaftaran tanah guna proses balik nama dan perubahan data pada sertifikat tanah sebagai alat pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam praktiknya jual beli hak atas tanah ini masih banyak dilakukan dibawah tangan dengan alat bukti berupa selembar kwitansi sebagaiman terjadi di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini peralu dikaji lebih lanjut, dengan mengingat begitu pentingnya peranan tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Menggunakan Metode pendekatan yaitu yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunders sebagai baham untuk diteliti. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menganalisis secara yuridis kualitatif. Penelitian terhadap jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan ini dihubungkan dengan ketentuan Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mana selembar kwitansi ini yaitu tidak dapat dilakukannya pendaftaran untuk proses balik nama dan perubahan data dan tidak memliki bukti yang cukup kuat apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan ialah dengan dibuatkannya Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk kemudian dilakukan pendaftran tanah agar jual beli tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Jual Beli Tanah, Akta dibawah Tangan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	01 Oct 2024 02:19
Last Modified:	01 Oct 2024 02:19
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70943

Actions (login required)

View Item