MOCHAMAD RAMADHAN SULAEMAN, 191000247 (2023) KONTRUKSI HUKUM TERHADAP CRYPTOCURRENCY DAN NON- FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI PROPERTI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Cover.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (260kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (159kB) | Preview |
|
Text
Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
||
Text
Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
||
Text
Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB) |
||
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (139kB) | Preview |
Abstract
Cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT) merupakan fenomena ekonomi digital yang sedang berkembang pesat di era digital saat ini. Cryptocurrency sebagai bentuk uang digital telah membawa revolusi dalam alat pembayaran dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Di Indonesia, pembicaraan mengenai cryptocurrency dan NFT semakin ramai sejak pertengahan tahun 2021. Keberadaan cryptocurrency dan NFT tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga budaya, terutama pada Generasi Alpha yang tumbuh dalam era teknologi internet. Adapun persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaturan cryptocurrency dan nft dikaitkan dengan perkembangan hukum kekayaan, kedua bagaimana kontruksi hukum terhadap cryptocurrency dan nft dalam hukum kekayaan di Indonesia, ketiga bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna cryptocurrency dan nft dalam perkembangan hukum bisnis di indonesia Metode penelitian menggunakan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui studi dokumen dan mewawancarai pihak terhadap pengguna cryptocurrency. Alat pengumpulan data berupa bahan bacaan seperti buku, artikel ilmiah, catatan, pedoman wawancara dan alat perekam suara serta peralatan pendukung lainnya. Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif dimana peneliti peneliti menyempurnakan analisisnya dengan menggunakan fakta yang ada dan mengkaji secara seksama terkait kontruksi hukum terhadap cryptocurrency dan nft (non-fungible token) sebagai property dalam perkembangan hukum ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pengaturannya belum jelas dalam peraturan perundang-undangan; (2) sehingga cryptocurrency dapat di kontruksikan dari ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 (1)(2) Pasal 21, (3) sehingga pengguna cryptocurrency cukup mendapatkan perlindungan hokum. Kekosongan regulasi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna cryptocurrency. Pertumbuhan pesat pengguna cryptocurrency di Indonesia yang menunjukkan potensi pasar yang besar menjadi tantangan yang harus diatasi dengan pembentukan regulasi yang responsif. Kata kunci : cryptocurrency, non-fungible token (NFT), ekonomi digital
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 01 Oct 2024 02:12 |
Last Modified: | 01 Oct 2024 02:12 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70939 |
Actions (login required)
View Item |