TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SETIAWAN TERHADAP PERBUATAN EKSPLOITASI KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN SAWIT X BERDASARKAN PERSPEKTIF PIDANA INDONESIA

LISNA HELMAYANTI, 201000316 (2024) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SETIAWAN TERHADAP PERBUATAN EKSPLOITASI KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN SAWIT X BERDASARKAN PERSPEKTIF PIDANA INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. Cover.pdf

Download (26kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F. Bab 1.pdf

Download (129kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. Bab 2.pdf

Download (126kB) | Preview
[img] Text
H. Bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (105kB)
[img] Text
I. Bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (202kB)
[img] Text
J. Bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (95kB)
[img]
Preview
Text
K. Daftar Pustaka.pdf

Download (141kB) | Preview

Abstract

Perlakuan diskriminatif, perbudakan, dan eksploitasi terhadap masyarakat yang lemah menjadi masalah terutama karena dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.TPPO sebagai tindak pidana khusus merupakan kejahatan yang terorganisir dengan tujuan eksploitasi. Kasus Setiawan merupakan dampak eksploitasi kerja di Perusahaan X. Memorandum Hukum ini akan membahas kualifikasi perbuatan eksploitasi kerja oleh perusahaan sawit X sebagai tindak pidana perdagangan orang, pertanggung jawaban hukum perusahaan sawit X terhadap perbuatan eksploitasi kerja terhadap Setiawan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Setiawan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk menafsirkan undang-undang secara keseluruhan serta melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan kata dalam UndangUndang sesuai kaidah dan kaidah hukum tata bahasa. Hasil dari penelitian yaitu, atas dasar perilaku yang dilakukan oleh perusahan X terhadap Setiawan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari perdagangan orang. Pertanggungjawaban hukum perusahaan X terhadap Setiawan dapat dituntut dengan berlandaskan ke dalam UU TPPO dan UU Ketenagakerjaan sebagai payung hukum kasus tersebut. Selain penjatuhan sanksi pidana, perusahaan X dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pembayaran hak-hak dan ganti rugi kepada Setiawan. Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban, Hukum

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 30 Sep 2024 04:09
Last Modified: 30 Sep 2024 04:09
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70884

Actions (login required)

View Item View Item