TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 362 KUHP DALAM PERKARA PENAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2021/PN.TDN)

CIKA ARTIKA ACHMADI, 191000058 (2024) TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 362 KUHP DALAM PERKARA PENAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2021/PN.TDN). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (88kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | Preview

Abstract

Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap badan usaha atau perorangan harus memiliki perizinan tambang. Setiap orang yang melakukan penambangan secara illegal akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang “Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Penambangan tanpa izin (PETI) merupakan suatu tindak kejahatan atas kekayaan Negara berupa pencurian bahan galian, yang dimana kejahatan mengabaikan ketentuan dalam prosedur pertambangan. Tujuan tulisan ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan alasan mengapa Pasal 362 KUHP tidak digunakan oleh jaksa dan hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan pencurian bahan galian. Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan Jaksa dipengadilan, Karena hakim tidak dapat menyelidiki atau menuntut di luar ruang lingkup dakwaan. Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/Pn Tdn sudah tepat karena hakim mempertimbangkan fakta dan keterangan hukum di dalam maupun di luar persidangan, sehingga Jaksa dan Hakim tidak menerapkan Pasal 362 KUHP karena adanya UU khusus yang menangani mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata Kunci: Industri Pertambangan, Mineral dan Batubara, Pencurian Tambang.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Sep 2024 04:08
Last Modified:	28 Sep 2024 04:08
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70822

Actions (login required)

View Item