PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 263 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DIDUGA BUTA HURUF

TEGAR SEPDY MUTTAKKIN HERMAWAN, 201000366 (2024) PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 263 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DIDUGA BUTA HURUF. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text TA Tegar Sepdy.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)

Abstract

kan oleh pihak kepolisian sebagai permulaan rangkaian proses pidana selanjutnya penyelidikan dan penyidikan ini mempunyai kesimpulan siapa orang yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut dengan didukung adanya alat bukti. Jaksa Penuntut Umum adalah pejabata yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan yang mempunyai peran mmebuat surat dakwaan untuk menunutut serta mendakawa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan hasil penyidikan serta penyelidikan yang tertuang dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Seseorang yang didakwa tentunya harus mampu mempertanggungjawabkan pidananya serta adanya alat bukti yang kuat, berbeda hal dengan seseorang terdakwa yang diduga buta huruf didakwa atas tindak pidana pemalsuan surat dengan alat bukti yang tidak cukup sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor : 666/Pid.B/ 2023/PN Blb. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian hukum normatif dengan mengacu kepada Putusan Pengadilan Nomor : 666/Pid. B/2023/PN Blb, pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian analisis-analisis tersebut disajikan dengan analisis deskriptif. Hasil Penelitian dapat penulis deskripsikan bahwasannya Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penunutut Umum tidak memperhatikan Pasal 140 ayat (2) tentang tidak cukupnya bukti, akan tetapi dalam pembuatan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga patut dianggap sah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, namun dalam rangkaian proses penyidikan kepolisian yang mengumpulkan alat bukti dan barang bukti tidak cukup sehingga mempengaruhi pembuktian di persidangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berkas perkara dari kepolisian Jaksa Penunutut Umum harus lebih benar-benar melakukan penelitian berkas perkara yang lengkap dan menyeluruh mulai aspek kemampuan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, alat bukti dan barang bukti dalam hal perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai acuan sahnya surat dakwaan. Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	27 Sep 2024 08:01
Last Modified:	27 Sep 2024 08:01
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70780

Actions (login required)

View Item