RIANDA SURYA ANTIKA, 201000134 (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NEKROFILIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (237kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (519kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (626kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (478kB) | Preview |
Abstract
Fenomena perbuatan menyetubuhi mayat atau biasa dikenal dengan sebutan nekrofilia terjadi di masyarakat. Perbuatan ini tentunya melanggar norma-norma yang berlaku, namun hingga saat ini masih belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik terkait nekrofilia ini. Berdasarkan uraian tersebut ditemukan tiga permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan nekrofilia dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini? 2) Bagaimana penerapan hukum mengenai nekrofilia di Indonesia? 3) Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah nekrofilia di Indonesia? Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dan dengan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal yang ada di dalam KUHP). Pengaturan nekrofilia dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini belum terdapat pengaturannya yang secara spesifik atau eksplisit menyebutkan nekrofilia. Hal ini menunjukan adanya kekosongan hukum, karena beberapa ketentuan yang ada salah satunya Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 baru dapat diterapkan di tahun 2026. Penerapan hukum mengenai nekrofilia di Indonesia saat ini untuk nekrofilia belum ada pemidanaannya. Pemidanaan yang ada terhadap pelaku yang menyetubuhi mayat terjadi karena pelaku sebelumnya melakukan tindak pidana lain sebelum dilakukannya perbuatan menyetubuhi mayat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah nekrofilia di Indonesia harus segera melakukan revisi terhadap regulasi yang saat ini berlaku mengingat bahwa UU No. 1 Tahun 2023 baru diberlakukan tahun 2026 sehingga dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ini terdapat kekosongan hukum. Kata kunci: Nekrofilia, Peraturan, Tindak pidana.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 27 Sep 2024 07:46 |
| Last Modified: | 27 Sep 2024 07:46 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70775 |
Actions (login required)
 |
View Item |
