TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

MOCHAMMAD ABIZAR BRAMAPUTRA, 201000038 (2024) TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (227kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB) | Preview

Abstract

Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah adalah langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah di Indonesia. Namun, penggunaan surat kuasa mutlak dalam proses peralihan hak atas tanah telah dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, karena rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan surat kuasa mutlak, khususnya setelah diberlakukannya larangan tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana larangan tersebut diterapkan dan bagaimana Kantor Pertanahan memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam penerbitan sertifikat yang melibatkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengedepankan kajian atas aturan hukum yang berlaku, serta implementasinya oleh Kantor Pertanahan dalam konteks penerbitan sertifikat hak milik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan hukum surat kuasa mutlak setelah adanya larangan, serta mengevaluasi tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan penggunaan surat kuasa mutlak telah diberlakukan, masih ditemukan pelanggaran dalam praktiknya. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa penerbitan sertifikat hak milik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas dalam proses penerbitan sertifikat tanah untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kata Kunci : Surat Kuasa Mutlak, Sertifikat Hak Milik, Hukum Agraria

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	27 Sep 2024 07:32
Last Modified:	27 Sep 2024 07:32
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70770

Actions (login required)

View Item