MOCHAMAD KEIZAR ARRASYID WIRIADIHARDJA, 191000246 (2024) PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (544kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (216kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (226kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengkaji fenomena penolakan laporan korban perkosaan oleh kepolisian dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia, dengan perhatian khusus pada hak dan kedudukan korban yang memiliki disabilitas intelektual. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan laporan serta implikasi hukum dan sosial dari tindakan tersebut. Bagaimana pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas, Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Penelitian ini berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan laporan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas kepolisian mengenai prosedur hukum yang benar, adanya bias gender, serta tekanan sosial dan budaya. Selain itu, korban dengan disabilitas intelektual menghadapi diskriminasi tambahan dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan laporan memiliki dampak serius terhadap korban, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan dan risiko berlanjutnya kekerasan. Dalam rangka memperbaiki situasi ini, peneliti merekomendasikan peningkatan pelatihan dan edukasi bagi petugas kepolisian serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak acuh pada keadaan disekitar khusunya pada korban kekerasan seksual dan mereka yang memiliki disabilitas intelektual. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan dapat lebih optimal dan keadilan dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Kata Kunci : Penolakan, Kepolisian, Perkosaan, Hukum Acara Pidana
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 26 Sep 2024 08:14 |
| Last Modified: | 26 Sep 2024 08:14 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70674 |
Actions (login required)
 |
View Item |
