KEPASTIAN HUKUM HAK ASUH ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

FADIL MUTAQIN, 201000100 (2024) KEPASTIAN HUKUM HAK ASUH ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (266kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB) | Preview

Abstract

Di era globalisasi saat ini yang berkembang dengan pesat. Yang megakibatkan perkawinan dengan beda kewarganegaraan yang disebut perkawinan campuran. akan tetapi tidak semua perkawinan sesuai dengan harapan hingga harus adanya perceraian. Dalam perceraian ini mengakibatkan akibat hukum seperti sengketa hak asuh anak dalam perkawinan campuran bilamana dalam perkawinannya telah dikaruniai anak. Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti bahwa anak yang belum mumayyiz jatuh kepada pihak bapak, yang mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 sampai Pasal 69 dan Kompilasi Hukum Islam maka permasalahan yang akan diteliti penulis dapat diidentifikasi bagaimana pengaturan hak asuh anak dari perkawinan campuran, bagaimana implementasi hak asuh anak dari perkawinan campuran, serta bagaimana solusi alternatif hak asuh anak dari perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan penelitian dengan mengkaji materi pustaka atau data sekunder. Proses penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari sumber pustaka atau data sekunder, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Peneliti mempelajari data yang sudah ada untuk mengkaji hak asuh anak dari perkawinan campuran. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dari perkawinan campuran yang belum mumayyiz jatuh kepada pihak bapak menurut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam pada kasus putusan Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS, sudah sepatutnya berbeda sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akibat hukum yang timbul dari Kedudukan Hak Asuh Anak Dari Perkawinan Campuran menurut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam pada kasus putusan Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS yaitu dapat memindahkan hadhanah atau hak pemilharaan anak apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Upaya penyelesaian Kedudukan Hak Asuh Anak Dari Perkawinan Campuran pada kasus putusan Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS yaitu dilakukan dengan menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Asuh Anak.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	02 Sep 2024 04:34
Last Modified:	02 Sep 2024 04:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69682

Actions (login required)

View Item