LAVITA ASSYIFA RACHMAT, 201000131 (2024) DUALISME PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. Cover.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
F. Bab 1.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
G. Bab 2.pdf Download (29kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
|
Text
I. Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB) |
|
|
Text
J. Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) |
|
|
Text
K. Bab 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) |
|
|
Text
L. Daftar Pustaka.pdf Download (131kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkawinan pasangan berbeda keyakinan disebut dengan perkawinan beda agama, perkawinan jenis ini semula diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian tidak diizinkan (dilarang) berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dualisme pengaturan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang pengumpulan data melalui metode penelusuran literatur, yaitu menggunakan jurnal serta buku yang relevan untuk mencari hubungan antara judul penelitian dengan teori dan data yang relevan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi ini karena secara eksplisit tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 44 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara dengan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan telah dikuatkan oleh Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986, inti amar putusannya adalah mengizinkan perkawinan beda agama antara RA yang menganut agama islam dengan EDS yang menganut agama kristen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah adanya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 seluruh perkawinan beda agama dilarang. Kata Kunci : Dualisme, Perkawinan, Beda Agama
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 30 Aug 2024 03:10 |
| Last Modified: | 30 Aug 2024 03:10 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69653 |
Actions (login required)
 |
View Item |
