FEMI MUTIARA RAHAYU, 201000167 (2024) PROBLEMATIKA PENERAPAN FRASA WAJIB DIUPAYAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (232kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (264kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB) | Preview |
Abstract
Dewasa ini, kasus-kasus tindak pidana oleh anak menjadi persoalan dimana proses peradilan pidana anak kerap kali bukan berorientasi pada kepentingan anak, tetapi lebih kepada penegakan hukum secara formal. Oleh karena itu, melalui sistem peradilan pidana anak diharapkan terwujudnya sistem peradilan yang lebih ramah dan adil dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak melalui prinsip keadilan restoratif yang tercermin dalam diversi. Meskipun demikian, masih terdapat problematika terkait penerapan frasa wajib diupayakan diversi pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menimbulkan adanya perbedaan terkait pengupayaan diversi. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan melakukan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang diperoleh dari data sekunder yang digunakan. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara untuk memperoleh data penunjang dari data primer. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang bersifat memberikan gambaran secara rinci berupa narasi mengenai hasil analisis dari data-data yang diperoleh. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu diversi diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, serta peraturan internal masing-masing lembaga penegakan hukum yang pada pengaturannya terdapat kekurangan secara substansi sehingga pada penerapannya meskipun terhadap satu kasus yang sama, tetapi dimungkinkan adanya perbedaan upaya diversi akibat perbedaan pandangan mengenai ketentuan wajib diversi pada Pasal 7 UU SPPA. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai SPPA, meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti diklat SPPA serta melakukan pemaknaan secara progresif. Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana oleh Anak
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S2-Thesis |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 30 Aug 2024 02:49 |
| Last Modified: | 30 Aug 2024 02:49 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69649 |
Actions (login required)
 |
View Item |
