MUHAMAD BACHARUDDIN JUSUF, 201000257 (2024) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA CERAI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (150kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB) | Preview |
Abstract
Pemalsuan akta cerai merupakan tindak pidana yang berdampak serius pada keabsahan proses perceraian dan hak-hak individu. Kurangnya penegakan hukum terhadap kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem hukum dan gangguan sosial. Meski seringkali korban tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk melaporkan, penting bagi korban melakukan tindakan hukum agar mendapat perlindungan dan pemulihan hak. Maka, identifikasi fakta hukum yang dijabarkan yakni, (1) Bagaimana cara mengkualifikasikan tindakan RS dan JN sebagai tindak pidana pemalsuan (2) Bagaimana pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap RS dan JN terkait pemalsuan akta cerai (3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh MM terhadap Pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh RS dan JN. Interpretasi adalah cara memahami makna yang terdapat dalam dokumen hukum, yang dimaksudkan digunakan untuk memecahkan kasus atau membuat keputusan tentang sesuatu yang dihadapi secara konkrit. Interpretasi ini merupakan suatu metode dalam menemukan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap teks undang-undang yang masih samar atau kurang jelas. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup dari suatu kaidah hukum dapat ditentukan kaitannya dengan peristiwa atau kasus tertentu yang terjadi. Alat analisis yang digunakan pada memorandum hukum ini yaitu, interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Tindakan pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh RS dan JN dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan akta otentik Pasal 264 KUHP, serta tindak pidana mengubah dan memalsukan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. RS dan JN dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda. Kata Kunci : Tindakan, Pertanggungjawaban, Pemalsuan Akta Cerai
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 28 Aug 2024 02:40 |
| Last Modified: | 28 Aug 2024 02:40 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69594 |
Actions (login required)
 |
View Item |
