PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG (PERPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

CHYINTIA TRESA NOER ANUGERAH, 181000496 (2023) PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG (PERPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (263kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155kB) | Preview

Abstract

Timbul kekhawatiran Perpu Nomor 1 Tahun 2020 akan berpotensi melahirkan sejumlah penumpang gelap (free riders) untuk memanfaatkan Perpu tersebut demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Karena Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 ini pejabat diberikan kemudahan dan bahkan hak imunitas untuk menjalankan tugasnya dapat saja menjadi kurang berhati-hati dalam bekerja yang dapat juga berakibat fatal dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji ialah bagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan terhadap Penanganan Pembiayaan Covid-19 dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara?, Bagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan pada masa Pandemi Covid-19? dan Bagaimana Solusi Penggunaan Perppu mengenai kebijakan keuangan di masa yang akan datang? Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (studi pustaka). Metode analisis menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu menyusun secara sistematis, mengaitkan satu sama lain mengenai persoalan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi bisa menimbulkan potensi penyelewenangan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anggaran negara dalam penangan covid-19, antara lain: adanya perubahan postur dan/atau rincian APBN yang dapat diterbitkan melalui Peraturan Presiden tanpa adanya pengawasan dari lembaga legislatif (Pasal 12 ayat (2)), tidak adanya penjelasan mengenai berapa batas maksimal defisit APBN yang diperbolehkan selama pandemi (Pasal 2 ayat (1) huruf a), dan semua tindakan maupun keputusan pejabat TUN yang berkaitan dengan pengggunaan anggaran covid-19 dibuat tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara (Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)) Kata Kunci: Penetapan Perpu, Penanganan Pembiayaan Corona, Hukum Keuangan Negara

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	15 Aug 2024 02:47
Last Modified:	15 Aug 2024 02:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69542

Actions (login required)

View Item