PENYALAHGUNAAN APLIKASI LIVE STREAMING SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

ANDRE IMAM MAOLANA, 141000276 (2021) PENYALAHGUNAAN APLIKASI LIVE STREAMING SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A.COVER.pdf

Download (33kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F.BAB I.pdf

Download (506kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G.BAB II.pdf

Download (384kB) | Preview
[img] Text
H.BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (441kB)
[img] Text
I.BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (402kB)
[img] Text
J.BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (90kB)
[img]
Preview
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (185kB) | Preview

Abstract

Kemajuan teknologi dan informasi memiliki dua sisi yang mempengaruhi secara bersamaan. Topik yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UndangUndang Pornografi dalam mengatur kejahatan pornografi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak terkait penyalahgunaan Aplikasi Live Streaming sebagai media pornografi di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berupa data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dari hasil penelitian ini melalui Undang-Undang Pornografi, dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pengguna yang melakukan penyalahgunaan dan pelanggaran atas kaidah hukum yang berlaku. Sedangkan penyedia layanan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila penyedia layanan terbukti lalai dengan tidak melakukan pengawasan terhadap konten dalam layanan miliknya dan tidak melakukan penindakan secara langsung terhadap konten yang melanggar ketentuan yang berlaku. Kata kunci: kejahatan pornografi, pengaturan hukum, pertanggung jawaban pidana

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 14 Aug 2024 04:45
Last Modified: 14 Aug 2024 04:45
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69524

Actions (login required)

View Item View Item