NUR TALITA PRAPTA PUTRI, 201000113 (2024) KEPASTIAN HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH TIMBUL DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA (TORA) BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH LAUT DESA PATIMBAN KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (178kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (937kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (127kB) | Preview |
Abstract
Program Reforma Agraria merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama dalam hal kepemilikan lahan. Di Desa Patimban Kabupaten Subang, pelaksanaan program reforma agraria khususnya Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terkait tanah timbul menjadi sorotan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian status kepemilikan objek tanah dalam program TORA dan kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum. Metode pendekatan penelitian ini yuridis normative yaitu pendekatan yang merujuk kepada aturan-aturan hukum. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dengan tiga bahan hukum penelitian seperti primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Pihak Berhutang. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria memberikan landasan hukum yang jelas untuk percepatan pelaksaan reforma agraria, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan terkait kepastian status kepemilikan tanah bagi masyarakat di Desa Patimban. Faktor-Faktor seperti Subjek, Objek Tanah Reforma Agraria, ketidakpastian legalitas tanah masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang implementasi Program TORA dan relevansi Peraturan Presiden dalam konteks reforma agraria tingkat lokal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan reforma agraria, khususnya di wilayah laut Desa Patimban Kabupaten Subang. Kata Kunci: Tanah Timbul, Kepastian Hukum, Status Kepemilikan Tanah Timbul
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 14 Aug 2024 04:40 |
| Last Modified: | 14 Aug 2024 04:40 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69523 |
Actions (login required)
 |
View Item |
