PRAMESTI DWI MUSTIKA SARI, 201000027 (2024) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (156kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (178kB) | Preview |
Abstract
Sebagai komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia tanah merupakan sumber daya alam yang berharga. Tanah telah berevolusi dari kebutuhan dasar menjadi komoditas yang dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Selain nilai uangnya, tanah juga mempunyai arti penting secara budaya dan politik. Oleh karena itu, sengketa pertanahan akan selalu muncul di setiap masyarakat. Perselisihan mengenai siapa pemilik sebidang tanah terkadang berujung pada tuntutan hukum perambahan. Penetrasi ini dimungkinkan melalui pemalsuan dokumen. Bentuk perbuatan tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan Pasal 264 (memalsukan akta – akta autentik). Permasalahan dalam Legal Memorandum ini adalah apakah perbuatan Husni Thamrin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan korban pemalsuan dokumen dan Bagaimana tata cara pelaporan ke pihak kepolisian. Dalam menjawab identifikasi fakta hukum, penulis mempergunakan alat analisis penafsiran interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi susbsumtif, dan interpretasi ekstensif ini adalah penafsiran dari isi undang - undang. Melihat kata - kata dalam ketentuan itu dengan mempertimbangkan aturan ini sebagai keseluruhan. Hakim hanya perlu menerapkan kata - kata dalam ketentuan jika ternyata tidak bermakna ganda dan jelas. Hasil dari Legal Memorandum hukum ini menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Husni Thamrin sebagai (pelaku) memenuhi kualifikasi Pasal 263 KUHP karena berdasarkan unsur Pasal 263 KUHP Membuat atau Memalsukan Surat Husni Thamrin terlibat dalam penggunaan dokumen-dokumen palsu seperti Surat Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris dan Upaya hukum yang dilakukan oleh Rusmana adalah upaya hukum biasa, yaitu melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polrestabes Bandung. Upaya ini merupakan langkah awal dalam proses hukum untuk mengatasi permasalahan pemalsuan dokumen terkait dengan perubahan sertifikat tanah. Upaya hukum luar biasa mungkin akan relevan di kemudian hari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah memberikan layanan polisi kepada masyarakat, termasuk menerima dan memproses laporan awal, memberikan bantuan dan dukungan polisi, serta melakukan tindakan pengamanan dan penanganan tempat kejadian perkara (TKP) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Tindak Pidana, Korban, Pemalsuan Dokumen
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 14 Aug 2024 03:53 |
| Last Modified: | 14 Aug 2024 03:53 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69517 |
Actions (login required)
 |
View Item |
