STEVANI PUTRI ANGGRIYANI, 201000046 (2024) PERLINDUNGAN HARTA BAWAAN ISTRI AKIBAT PAILIT MELALUI PERJANJIAN PRA NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1. COVER.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB 1.pdf Download (270kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB 2.pdf Download (295kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
8. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
|
Text
9. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) |
|
|
Text
10. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB) |
|
|
Text
11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB) | Preview |
Abstract
Perjanjian perkawinan pada umumnya sering disebut dengan perjanjian pra nikah. Tetapi pengertian dari masing-masing perjanjian tersebut sebenarnya berbeda. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang diadakan oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam bahasa hukum atau Undang-Undang, yang sering digunakan adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pra nikah. Dalam pelaksanaan mengenai perampasan harta kekayaan pada perkawinan, sering terdapat permasalahan antara lain: Bagaimana perlindungan harta bawaan istri yang melakukan perjanjian pra nikah apabila suami mengalami pailit dan Bagaimana kedudukan perjanjian pra nikah terhadap perlindungan harta bawaan istri akibat pailit serta Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari harta bawaan istri yang tidak melakukan perjanjian pra nikah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Maka dari itu agar konflik di masa mendatang dapat dihindari, diperlukan pembentukan kesepakatan atau perjanjian pra nikah. Dalam penulisan ini, pendekatan metodologi yang diterapkan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini mengadopsi pendekatan deduktif, di mana kesimpulan diperoleh dari prinsip-prinsip umum yang telah terbukti kebenarannya, kemudian diterapkan pada situasi khusus. Penelitian ini menitikberatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Harta Bawaan Istri Akibat Pailit Melalui Perjanjian Pra Nikah Dikaitkan dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan bagi pasangan suami istri selama terikat perkawinan adalah melalui perjanjian pranikah. Kedudukan perjanjian pra nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan. Akibat hukum tidak dibuatnya perjanjian pra nikah apabila terjadi pailit dalam hal debitor perorangan yang terikat dalam perkawinan, berlaku asas percampuran harta kekayaan atau persatuan harta. Berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang ikut dipailitkan yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 510/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah dibuktikan bahwa harta perkawinan yang dijadikan jaminan pribadi akan menjadi bagian dari harta debitor yang pailit dan dikelola oleh kurator sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan telah mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kata Kunci : Perjanjian Pra Nikah, Harta, Kepailitan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 07 Aug 2024 03:55 |
| Last Modified: | 07 Aug 2024 03:55 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69478 |
Actions (login required)
 |
View Item |
